Breaking News:

Berita Buleleng

Mesadu ke DPRD Buleleng, Pemilik Ruko Pasar Banyuasri Keluhkan Tarif Pungutan Harian dan Bulanan

mereka sangat keberatan dengan besaran tarif pungutan harian senilai Rp 20 ribu, serta tarif pungutan bulanan senilai Rp 400 ribu

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sejumlah pemilik ruko Pasar Banyuasri saat mendatangi kantor DPRD Buleleng, Rabu (2/6/2021) 

Sementara  Gede Sugeng Darmawan mengatakan, sebelum Pasar Banyuasri direvitalisasi omzet yang didapatkan oleh para pemilik ruko rata-rata mencapai Rp 30 hingga Rp 50 juta per hari.

Namun setelah pasar mulai direvitalisasi, dan pihaknya direlokasi di tempat sementara dengan bangunan bedeng, omzet mereka mulai menurun.

Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19, sehingga omzet menurun hingga sebesar 80 persen.

"Pandemi ini membuat para pemilik ruko juga kebingungan mau jualan apa. Sehingga banyak yang memutuskan untuk tutup. Apesnya ketika ruko tutup, pungutan harian dan bulanannya tetap harus dibayarkan. 

Baca juga: Disdikpora Buleleng Larang Seluruh SD Lakukan Tes Calistung Saat PPDB, Utamakan Siswa Usia 7 Tahun

Sebulan itu harus bayar Rp 1 Juta, terdiri dari pungutan harian Rp 20 ribu dan pungutan bulanan Rp 400 ribu). Untuk itu lah kami minta keadilan bupati, besar hatinya agar menurunkan tarif pungutannya," tutupnya.

Terpisah,  Dirut Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng I Made Agus Yudi Arsana mengatakan,  tarif pungutan harian dan bulanan ini sudah disepakati oleh Pemkab Buleleng.

Dengan adanya keberatan ini, Agus Yudi mengaku hal itu sah-sah saja.

 Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Buleleng selaku kuasa pemilik modal untuk mengambil kebijakan apakah akan menurunkan tarif pungutan atau tidak.

"Kami hanya menunggu kesepakatan saja. Kalau diturunkan pasti akan berpengaruh pada setoran PAD, sementara kami diwajibkan setor PAD Rp 1 Miliar setahun. Tarif pungutan ini sebenarnya sudah dibawah standar, jauh dibawah nilai Appraisal Rp 45 ribu per hari. Kalau mau diturunkan lagi, dasarnya apa," jelasnya.

Sementara terkait ancaman pengambilan alih ruko jika tidak membayar pungutan harian dan bulanan kata Agus Yudi dilakukan sesuai SOP, dari perjanjian yang ditandatangi oleh kedua belah pihak (pemilik ruko dan Perumda Pasar Argha Nayottama) saat pengambilan Sertifikat Pemakaian Tempat Usaha.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved