Berita Bali

Imigrasi Ngurah Rai Bali Hari Ini Deportasi 2 WNA Pelanggar Protokol Kesehatan

Dalam operasi yustisi PPKM Darurat yang dilakukan tim gabungan pada 8 Juli 2021, terdapat 3 WNA direkomendasikan untuk dilakukan deportasi

Humas Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Imigrasi Ngurah Rai Bali Hari Ini Deportasi 2 WNA Pelanggar Protokol Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam operasi yustisi pelaksanaan PPKM Darurat yang dilakukan tim gabungan pada 8 Juli 2021 yang lalu, di wilayah Kuta Utara, Badung, Bali, terdapat 3 WNA direkomendasikan untuk dilakukan deportasi.

Sesuai rekomendasi Satpol PP, pada tanggal 9 Juli 2021, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pemanggilan terhadap ketiga WNA tersebut untuk dilakukan proses pendeportasian.

"Pelaksanaan pendeportasian WNA atas nama Muraay Ross dan Ayala Aileen akan dilaksanakan pada hari ini melalui Bandara Ngurah Rai menuju Jakarta dan dilanjutkan penerbangan ke negaranya. Sedangkan untuk WNA atas nama Zulfia Kadarberdieva masih menunggu ketersediaan tiket penerbangan ke negaranya," ujar Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Senin 12 Juli 2021.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, I Nyoman Gede Surya Mataram; Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menambahkan, selain itu, WNA asal Rusia atas nama Anzhelika Naumenok yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan kondisi positif Covid-19 serta menolak untuk dilakukan karantina.

Baca juga: Layanan Tatap Muka Setop Sementara, Pelayanan di Imigrasi Ngurah Rai Bali Selama PPKM Darurat

Pada tanggal 8 Juli 2021, telah dilakukan penjemputan oleh Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada sebuah villa di wilayah Canggu, Kuta Utara, Bali, untuk selanjutnya dilakukan proses karantina.

"Terhadap WNA atas nama Anzhelika Naumenok, paspornya telah ditahan di Kantor Imigrasi
Ngurah Rai, apabila proses karantina telah berakhir dan dinyatakan negatif Covid-19, akan
dilakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian," imbuh Jamaruli Manihuruk.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham Bali) turut bergabung bersama instansi lainnya dalam operasi yustisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kamis 8 Juli 2021 sore.

Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, pun turut turun langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, I Nyoman Gede Surya Mataram; dan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

Kegiatan operasi tersebut diadakan di simpang Jl. Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara, dimulai sekira pukul 15.00 Wita dan berakhir 17.30 Wita.

"Dalam operasi yustisi PPKM pada hari ini difokuskan pada penegakan protokol kesehatan berupa pemakaian masker bagi pengguna jalan yang tidak menjalani prokes menggunakan masker," ujar Jamaruli Manihuruk disela kegiatan berlangsung.

Ia menambahkan, dari kegiatan operasi yustisi PPKM terdapat 14 orang Warga Negara Asing
(WNA) yang melanggar protokol kesehatan.

Bagi pelanggar dikenakan tindakan baik teguran lisan, pembayaran denda, maupun Surat Tanda Penerimaan (STP) Paspor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi.

"Terdapat tiga orang WNA yang diduga melanggar protokol kesehatan juga diduga melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka diantaranya berkewarganegaraan Irlandia, Amerika Serikat dan Rusia," imbuh Jamaruli Manihuruk.

Baca juga: Sidak Prokes WNA di Wilayah Seminyak Dan Canggu, Imigrasi Sebut Tak Temukan WNA yang Langgar Prokes

Lebih lanjut ia menyampaikan kepada yang bersangkutan ketiganya diwajibkan hadir di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kalau sudah ada bukti pelanggaran ya kita akan deportasi. Kalau nanti dari hasil penyelidikan dari Satpol PP mengeluarkan bukti pelanggaran semacam tilang kalau di lalu lintas ya sudah kita pulangkan saja," tegasnya.

Selain 14 WNA yang terjaring operasi yustisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terdapat juga 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI).

Turut hadir dalam operasi yustisi tersebut Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai; Dandim 1611/Badung, Kolonel Inf I Made Alit Yudana; Camat Kuta Utara I Putu Eka Parmana; Kasatpol PP Kabupaten Badung IGA Ketut Suryanegara.(*).

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved