Pemerintah Tunda Program Vaksinasi Berbayar hingga Waktu yang Belum Ditentukan

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan vaksin gotong royong yang berbayar dijual di apotek-apotek tertentu harus ditolak.

“Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu 11 Juli 2021.

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas melakukan vaksinasi. Karena ada masyarakat yang menolak vaksin gratis, katanya, apalagi vaksin berbayar.

“Juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.

Menkes Budi Sadikin menjelaskan mengapa pemerintah membuka opsi vaksin berbayar individu yang kemarin ditunda.

Menurutnya,vaksin mandiri atau gotong royong merupakan opsi. Masyarakat bisa memilih apakah akan menunggu vaksin gratis dari pemerintah atau membayar melalui program vaksinasi gotong royong.

"Ratas (rapat terbatas) tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Menkes.

Ia mengatakan, vaksin mandiri diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Perusahan-perusahaan tersebut ingin mendapatkan vaksin untuk para karyawannya.

"Ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa, masuk melalui programnya Kadin itu dibuka," katanya.

Selain itu kata Budi, vaksin mandiri dibuka karena ada warga negara asing yang sudah lama tinggal dan berusaha di Indonesia ingin mendapatkan vaksin. Namun mereka tidak bisa masuk ke program vaksin gotong royong inisiasi Kadin.

"Ada juga beberapa warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner misalnya, mereka ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu," katanya.

Untuk Mempercepat Akses

Vaksin Gotong Royong adalah program vaksinasi yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan pemerintah. Tujuannya mempercepat akses terhadap vaksin terutama di sektor usaha.

Program diperuntukan bagi perusahaan yang mau memberikan vaksin gratis kepada karyawannya. Hanya saja, perusahaan tidak mendapatkan vaksin tersebut secara cuma-cuma, melainkan harus membeli.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi masalah vaksin berbayar ini dengan mengatakan, memang banyak pihak yang meminta agar ada vaksin secara mandiri. Namun ia menegaskan fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan.