13.200 UMKM di Badung Dipastikan Akan Menerima BPUM BLT UMKM Masing-masing Rp 1,2 Juta

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung memastikan ada sebanyak  13.200 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di yang akan mendapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 1,2 juta.

Bahkan jumlah UMKM tersebut sudah diajukan dari tahun 2020 dan kini sudah bisa dinikmati.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Made Widiana tidak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengatakan sampai saat ini ada sebanyak 13.200 pelaku UMKM yang lolos verifikasi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Badung Akan Koordinasi dengan Satgas Desa Gulingan Terkait Warga yang Tak Mau Vaksin

"Jadi UMKM sudah bisa menikmati bantuan ini. Bahkan semua data tersebut, merupakan pemohon di tahun 2021 dan pemohon di tahun 2020 yang direalisasikan tahun 2021," ujarnya saat dikonfirmasi Rabu 28 Juli 2021.

Widiana mengungkapkan, sejatinya tidak ada diberikan kuota penerima untuk masing-masing daerah.

Hanya saja, pengiriman usulan dilakukan setiap bulan diajukan ke tingkat provinsi.

"Jadi kalau yang merasa kurang dapat bisa mengusulkan ke Desa, agar mendapatkan bantuan tersebut,"katanya.

Dia merincikan, pemohon BPUM tahun 2021 antara lain pada bulan April sebanyak 2.716 pemohon, bulan Mei 2.142 pemohon, bulan Juni 2.326 pemohon, bulan Juli 1.279 pemohon. Sehingga total pemohon pada tahun 2021 hingga bulan Juli sebanyak 8.463 pemohon.

"Sisanya sebanyak 4.737 pemohon, merupakan pemohon di tahun 2020 yang direalisasikan pada tahun 2021,"bebernya.

Widiana menambahkan, pendaftaran untuk mendapatkan bantuan UMKM ini masih berlanjut. Hanya saja belum diketahui sampai kapan pendaftaran ini akan dibuka.

"Lusa kami zoom dengan Kementerian Koperasi. Belum diketahui sampai kapan pendaftaran BPUM akan berlangsung," jelasnya.

Mantan Camat Kuta Selatan ini menjelaskan, bilamana masih ada yang ingin mendaftar, pendaftarannya nanti dilakukan di desa atau kelurahan masing-masing.

"Kiranya mungkin ada saja (yang ingin mendaftar - red), tapi pendaftarannya di desa/kelurahan. Sedangkan rekapnya dikirim ke Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Badung," ucapnya.

Baca juga: Sekda Badung Minta Pihak Desa Kembali Melakukan Pendekatan Pada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Terkait dengan persyaratan, dirinya mengatakan, calon penerima BLT UMKM harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berstatus WNI, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD, dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

Selain itu, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Untuk NIB (Nomor Induk Berusaha) bisa menghubungi kantor camat setempat karena di kantor camat sudah tersedia gerai pelayanan UMKM dengan membawa KTP dan alamat email.

Kementerian Koperasi akan melakukan penilaian kelayakan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jika pelaku UMKM dinilai layak, maka BPUM langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan.

Sementara itu, untuk mengecek daftar penerima BPUM dapat menggunakan eform BRI situs dengan alamat eform.bri.co.id/bpum.

Kemudian, selanjutnya masukkan data Nomor KTP dan Kode Verifikasi pada kolom yang tersedia.

Kemudian klik 'Proses Inquiry' dan layar akan memperlihatkan keterangan apakah pengguna terdaftar atau tidak.

Selain melalui website, cek BPUM BRI juga dikabari langsung melalui SMS ke pelaku UMKM terkait.

Bila mendapatkan SMS, artinya penerima terdaftar sebagai penerima.

Untuk diketahui, Program BPUM berupa BLT UMKM ini diberikan kepada 12,8 juta penerima se-Indonesia dengan nilai anggaran Rp 15,36 Triliun.

Pencairan bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM di Gumi Keris tersebut dilakukan bertahap oleh Bank BRI. (*)

Artikel lainnya di berita Badung