Corona di Indonesia
Luhut Minta Semua Kementerian Bersinergi Mengurus Limbah Medis yang Mencapai 18 juta Ton
Oleh karena itu, Luhut meminta beberapa kementerian dan lembaga terkait bersinergi menangani persoalan itu.
"Berarti meningkat 10 kali lipat lebih. Lalu di Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret itu jumlah limbah medisnya 122,82 ton. Terus di tanggal 27 Juli datanya 502,401 ton. Berarti (meningkat) lima kali lipat kurang lebih," ungkap Siti dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas kabinet pada Rabu 28 Juli 2021.
Di Jawa Timur di pada Maret 2021 limbah medis tercatat 509,16 ton. Kemudian pada 27 Juli itu meningkat jadi 629,497. D Banten pada Maret 2021 tercatat limbah medis sebanyak 228,06 ton dan pada 27 Juli, 591,79 ton.
Di DKI Jakarta pada Maret 2021 tercatat limbah medis 7.496,56 ton. Di tanggal 27 Juli menjadi 10.939,053 ton.
"Apa saja yang disebut dengan limbah medis itu? Seperti infus, bekas masker, vial vaksin itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, antigen dan alkohol mesin swab. Itulah limbah medis beracun berbahaya," papar Siti.
Sumber Penyebaran Baru
Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) medis yang berasal dari pasien Covid-19 tidak menjadi sumber penyebaran baru virus corona penyebab Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat rakor seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta melalui konferensi video, Rabu 28 Juli 2021.
"Masalah limbah B3. Limbah ini menjadi persoalan karena ini juga masalah baru dalam rangka memutus penularan. Jangan sampai limbah ini menjadi sumber penularan baru sehingga perlu ditangani serius,” ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis 29 Juli 2021.
Kepada Pemprov DI Yogyakarta, Ma'ruf pun meminta agar berperan aktif membuat formulasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan melakukan koordinasi di daerah dengan pemerintah pusat terkait hal-hal teknis lain untuk penanganannya.
"Mungkin ada semacam BLU (Badan Layanan Umum) atau apa yang menangani. Karena itu saya minta nanti Pak Gubernur berkoordinasi. Sebab, limbah ini masalah sangat penting yang harus diatasi," katanya.
Menurut Ma'ruf perlu ada penyediaan fasilitas pengolahan limbah yang cukup sehingga persoalan tersebut harus diperhatikan. Saat ini, kata dia, sesuai pembahasan di rapat terbatas bersama Presiden tentang pengelolaan limbah B3 medis Covid-19, diperlukan penanganan serius dan langkah-langkah konkret.
Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedang dibahas lebih mendalam untuk menentukan langkah-langkah teknis lebih lanjut. (tribun network/kompas.com)
