Breaking News:

Berita Buleleng

Pemkab Buleleng Dikabarkan Tak Alokasikan Anggaran Pemetaan PLP2B, Ini Dampaknya Bagi Petani

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa pada Senin (30/8/2021) mengatakan,  pemetaan PLP2B sejatinya wajib disusun setelah perda disahkan

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Wema Satya Dinata
Istimewa
ilustrasi - Pemkab Buleleng Dikabarkan Tak Alokasikan Anggaran Pemetaan PLP2B, Ini Dampaknya Bagi Petani 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Anggaran untuk pemetaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Buleleng tidak dialokasikan oleh Pemkab dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini praktis membuat pemetaan terancam tidak dilakukan.

Padahal Perda PLP2B baru saja disahkan beberapa bulan lalu.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa pada Senin (30/8/2021) mengatakan,  pemetaan PLP2B sejatinya wajib disusun setelah perda disahkan.

Baca juga: Buleleng dan Karangasem Siaga Kekeringan, BMKG Rekomendasikan Untuk Mitigasi Dampak Kekeringan

Namun ternyata dalam DPA, Pemkab tidak mengalokasikan anggaran untuk pemetaan wilayah, karena minimnya anggaran yang dimiliki.

Hal ini dikhawatirkan juga akan berdampak pada pemberian insentif pajak pada petani.

Sebab insentif diberikan khusus pada lahan yang masuk dalam peta PLP2B.

Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab agar dalam APBD Perubahan, anggaran untuk pemetaan PLP2B dapat pasang.

"Kalau pemetaan PLP2B tidak dilakukan, ini juga akan berdampak pada proses revisi Perda RTRW. Hulu Perda RTRW itu pemetaan kawasan.

Kalau tidak ada pemetaan kawasan, maka kita tidak bisa merevisi Perda RTRW.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved