Breaking News:

Berita Buleleng

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana Minta DAK Ditingkatkan Khususnya Pada Sektor Pertanian

Sebagai wilayah yang memiliki keunggulan di bidang pertanian, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta kepada pemerintah pusat

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sebagai wilayah yang memiliki keunggulan di bidang pertanian, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta kepada pemerintah pusat agar kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditingkatkan, khususnya pada sektor pertanian.

Hal tersebut disampaikan Suradnyana pada Jumat 3 September 2021 di sela-sela kegiatan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Buleleng dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Bali, Tri Budhianto. 

Suradnyana mengatakan selama ini DAK yang memiliki nilai yang besar biasanya di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan.

Baca juga: RSUD Buleleng Turunkan Tarif Rapid Antigen Menjadi Rp 99 Ribu

Sedangkan sektor pertanian cenderung kecil nilainya.

Padahal, menurutnya dari data dan informasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Buleleng, pertanian merupakan sektor yang perlu perhatian lebih karena merupakan keunggulan Kabupaten Buleleng.

“Kalau database-nya bicara, harusnya DAK pertanian paling besar di Buleleng,” katanya. 

Baca juga: Vaksinasi Dosis Pertama di Buleleng Mencapai 83.16 Persen

Imbuh Suradnyana, Buleleng juga memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi.

Maka dari itu potensi untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan tentunya sangat menjanjikan.

Namun, kegiatan pasca panen selalu menjadi tantangan akibat kurangnya peralatan pertanian.

Untuk itu, melalui sinergitas data dan informasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan ini, Suradnyana berharap melalui pihak Kanwil DJPB Bali, dapat membantu dalam mengusulkan peningkatan jumlah DAK di sektor pertanian untuk Kabupaten Buleleng.

Sehingga kekurangan fasilitas maupun infrastruktur di sektor pertanian dapat diatasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan melalui nota kesepakatan yang telah ditandatangani, koordinasi dan pertukaran informasi terkait data dan informasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan.

Sehingga pemerintah pusat dapat menyalurkan DAK sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved