Dinilai Belum Tepat Sasaran, Fraksi Demokrat & Gerindra DPRD Bali Minta Pemprov Awasi Penyaluran BLT

“Sudah tentu dengan pelaksanaan prokes yang sangat ketat, sehingga diharapkan sektor pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta berdampak pada pergerakan roda perekonomian masyarakat,” tandas Utami.

Pun begitu, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga memuji kinerja Pemprov Bali dalam proses vaksinasi.

Pihaknya menyebut bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan berbasis banjar seperti pada vaksinasi tahap pertama sudah bagus dan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Maka disarankan agar vaksinasi dengan berbasis banjar, dilanjutkan untuk vaksinasi tahap kedua dalam rangka mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat.

“Program Relaksasi dari Pemerintah Pusat, disarankan kepada saudara Gubernur untuk mencarikan upaya dan pendekatan kepada lembaga yang berwenang. Agar bisa direalisasikan secara maksimal untuk menopang bergulirnya ekonomi masyarakat,” ujarnya. 

Dalam rangka memotivasi Nakes dan pendukungnya untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan optimal.

Disarankan agar pembayaran Insentif Nakes dan pendukungnya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Sedangkan, Fraksi Gerindra DPRD Bali, juga ikut menyoroti mengenai penyaluran BLT dan Bansos yang dirasa kurang tepat sasaran.

Bahkan dalam pandangannya yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Ketut Juliarta alias KeJu juga meminta Gubernur Bali untuk lebih mengawasi penyaluran bantuan tersebut di masyarakat.

“Bantuan Langsung Tunai dan bantuan sosial lainnya  yang saat ini disalurkan ke masyarakat disinyalir belum atau jauh dari maksimal; untuk ini agar  dilaksanakan supervisi yang  lebih intensif,  agar tepat sasaran,” kata KeJu. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali