Breaking News:

Berita Denpasar

Director Celios Tanggapi Terkait PeduliLindungi yang Digadang Akan Menjadi Alat Pembayaran Digital

Namun, belakangan ini santer diberitakan aplikasi PeduliLindungi selain sebagai syarat akses perjalanan juga akan menjadi aplikasi pembayaran digital.

KOMPAS.com/Galuh Putri Riyanto
Ilustrasi aplikasi PeduliLindungi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sejak kemunculan aplikasi PeduliLindungi, semua masyarakat Indonesia diharapkan dapat menggunakannya karena menjadi syarat perjalanan baik ke Mal, instansi Pemerintah hingga obyek wisata.

Namun, belakangan ini santer diberitakan aplikasi PeduliLindungi selain sebagai syarat akses perjalanan juga akan menjadi alat pembayaran digital. 

Terkait dengan hal tersebut, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan jika aplikasi PeduliLindungi juga menjadi aplikasi pembayaran terkesan seperti memaksakan. 

“Jadi, kurang nyambung ya karena tujuan awalnya kan untuk pendataan dan tracing Covid-19. Kalau dipaksakan untuk tujuan lain seperti pembayaran digital sebenarnya tidak efektif,” ungkapnya pada, Kamis 30 September 2021. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, walaupun pemerintah memiliki jutaan data masyarakat yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi, belum tentu masyarakat akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi pembayaran. 

Belum lagi keluhan di aplikasi PeduliLindungi yang menggunakan daya baterai dan data seluler cukup tinggi.

Kemudian jika akan dijadikan e-wallet, ia mengkhawatirkan penggunaan daya baterai semakin tinggi pada smartphone.

Maka dari itu lebih baik dipikirkan kembali dampaknya bagi pengguna.

“Kedua, pemerintah sudah punya LinkAja, kenapa perlu buat lagi? Sebaiknya perbaikan dilakukan pada LinkAja ketimbang memaksa PeduliLindungi jadi aplikasi pembayaran digital,” ujarnya.

“Ketiga, aplikasi pembayaran digital bisa diminati ketika terintegrasi dengan transaksi ekonomi, seperti e-commerce atau transportasi online. PeduliLindungi tidak punya integrasi dengan layanan ekonomi lain, maka akan sulit dijadikan e-wallet. Tidak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya,” tambahnya. 

Kemudian keempat, keamanan data pengguna PeduliLindungi yang existing harus benar-benar dijaga.

Sebab, kata dia, setiap ada kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan bank atau merchant maka risiko kebocoran data bisa semakin besar.

Pasalnya, aplikasi pembayaran harus bekerjasama dengan bank untuk melakukan top up atau kerjasama dengan e-commerce, dan hal itu harus dijaga pemanfaatan data pribadi dari pihak ketiga.

Baca juga: Pengetatan PPKM Mikro di Bali Berdampak ke Perekonomian, Bhima: Kita Perlu Belajar dari China

Baca juga: 2 Pantai di Sanur Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Dishub Denpasar Minta Ganjil Genap Dievaluasi

Baca juga: Kini Ramai Dibicarakan, Ini Penjelasan Terkait Permen Dalgona yang Ditampilkan di Drakor Squid Game

“Saran bagi pemerintah jangan salah gunakan aplikasi kesehatan untuk keperluan komersil,” tutupnya. (*) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved