Breaking News:

Berita Jembrana

Kepsek Terlibat Pelecehan Seksual di Jembrana Resmi Diganti

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jembrana, I Made Budiasa menyatakan, oknum kepala sekolah (Kepsek), yang sudah dipidana akibat aksi asusila

Tribun Lampung
Ilustrasi - Kepsek terlibat pelecehan seksual di Jembrana resmi diganti 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jembrana, I Made Budiasa menyatakan, oknum kepala sekolah (Kepsek), yang sudah dipidana akibat aksi asusila, sudah diberhentikan sebagai kepala sekolah.

Namun untuk statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) masih menunggu putusan hukum berkekuatan hukum tetap. 

Penggantian kepala sekolah dasar (SD) itu, pun bersamaan dengan promosi dan mutasi kepala sekolah dan guru sejumlah sekolah di Jembrana.

Baca juga: Setelah Kabur Dari Lapas Kelas II A Kerobokan, Gede Loka Sempat Curi Dua Motor di Jembrana

“Untuk pemberhentian jabatan sudah. Namun, untuk status PNS karena masih dalam proses hukum (upaya banding) maka belum dilakukan."

"Kami menunggu penetapan hukum yang tetap dan mengikat dari Pengadilan,” ucapnya Selasa 12 Oktober 2021.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Pemkab Jembrana, Ni Made Wartini mengatakan, mutasi yang dilakukannya itu sebanyak 88 orang terdiri atas kepala sekolah SD dan SMP termasuk promosi kepala sekolah dan mutasi guru.

Baca juga: Polsek Negara dan Nakes Percepat Vaksin Dengan Door To Door di Jembrana

Dari 88 orang yang dimutasikan itu meliputi kepala sekolah SD sebanyak 29 orang, promosi 5 orang, reposisi kepala sekolah 1 orang dan mutasi guru SD 46 orang.

Sedangkan untuk SMP yakni, kepala sekolah 1 orang, promosi 4 orang dan mutasi guru 2 orang.

“Yang sebelumnya pelaksana tugas (mengganti Kepsek tersandung kasus hukum) juga sudah diisi dengan jabatan tetap,” ungkapnya.

Untuk diketahui, bahwa oknum kepsek berinisial GK, sebelumnya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara, dengan pidana pelanggaran tindak pidana pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang -undang, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca juga: Begini Penjelasan Dinas LH Jembrana Soal Sanitary Landfill yang Bermasalah dan Dikeluhkan Warga

Sehingga, majelis hakim memutus pidana penjara 15 tahun, ditambah denda sebesar Rp100 juta.

Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. (*)

Berita lainnya di Berita Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved