Berita Nasional

Stafsus Menteri BUMN Bantah Keterlibatan Erick Thohir dalam Lingkaran Bisnis Tes PCR: Ini Lucu

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga bantah Erick Thohir terlibat dalam lingkaran binsis tes PCR.

Penulis: I Putu Juniadhy Eka Putra | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Menteri BUMN Erick Thohir ketika mengunjungi Digital Preneur Meet up yang diadakan di Kampus STIMIK Primakara. 

TRIBUN-BALI.COM – Publik dihebohkan dengan dugaan keterlibatan para pejabat dan pebisnis dalam lingkaran bisnis tes PCR maupun Antigen di Indonesia.

Beberapa pejabat dilingkungan Kabinet Jokowi pun dituding terlibat dalam dugaan bisnis tersebut, setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkon Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan kini Menteri BUMN Erick Thohir.

Dugaan tersebut mencuat usai pemilik Persis Solo itu dikaitkan dengan perusa penyedia jasa tes Covid-19 milik Luhut, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik Erick terlibat dalam bisnis tes PCR.

Menurutnya, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR adalah tuduhan yang sangat jahat dan tidak relevan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Bali 2 November 2021: Perjalanan Daerah Tak Perlu Tes PCR atau Antigen

Baca juga: Jubir Menko Marves Bantah Edy, Luhut dan Pebisnis Lainnya Diduga Terlibat Bisnis RT-PCR

"Ini jahat sekali sebenarnya. Pertama, sampai hari ini 28,4 juta tes PCR dari awal sampai akhir,” jelasnya dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu, 3 Oktober 2021.

Lebih lanjut ia menuturkan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Arya menuturkan bila saat ini saham GSI memang dipegang oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri sebesar 6 persen.

Hal itupun dikatakan rendah terkait kepemilikan nilai saham sehingga, yayasan tidak memiliki pengaruh tinggi terhadap GSI.

"Kalau dikatakan bisnis ada permainan seharusnya 25 persen-30 persen menguasai. Ini enggak." tuturnya.

Baca juga: Luhut dan Pebisnis Lainnya Diduga Terlibat Bisnis RT-PCR, Begini Tanggapan Jubir Menko Marves

Adapun Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang dipimpin oleh Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

"Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen (kepemilikan saham). Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.

Arya melanjutkan bila Erick sendiri sudah tidak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak diangkat menjadi Menteri BUMN.

Sehingga Erick tak lagi terlibat dalam urusan bisnis ataupun urusan lainnya di yayasan tersebut.

"Kemudian ini dikaitkan dengan pak Erick Thohir. Kalau ini permainan, ini kecil, untuk apa bagi pak Erick bermain seperti ini?" jelasnya.

Selain itu, kata Arya, pihak Kementerian BUMN juga tak meraup keuntungan dari adanya kebijakan tes PCR.

Ia mengaku perusahaan BUMN banyak yang mengalami kerugian dari adanya kebijakan tes PCR.

"Bagi kami BUMN, tes PCR, maaf kata, agak merugikan kami. Garuda, Angkasa Pura rugi semua gara-gara tes PCR, hotel-hotel kami sedikit pengunjung."

"Ini kecil banget dibandingkan kerugian perusahaan BUMN kami. Kami tidak diuntungkan lah dari kebijakan ini," kata dia.

Arya pun menanyakan terkait data dari tuduhan yang mencatut nama Erick Thohir itu.

Baca juga: Model Pengelolaan Biaya Hotel Selama Pandemi COVID-19

Ia heran mengapa data 97,5 persen penyedia jasa tes PCR lain tidak dibuka.

"Kalau cari keuntungan tidak seperti itu mainnya. Kenapa 97,5 persen enggak dibuka?" tandasnya.

Menko Marves Dituduh Terlibat dalam Bisnis Tersebut

Selain Erick Thohir, nama Luhut Binsar Pandjaitan pun masuk ke dalam lingkaran bisnis RT-PCR dan tes Antigen di Indonesia.

Dugaan tersebut berdasarkan dua perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya yakni, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi.

Diketahui bila Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada tahun 2020.

Tujuan pendirian GSI Lab adalah untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi dikabarkan ikut memiliki saham di GSI.

Namun, Jubir Menko Manves, Jodi Mahardi membantah dugaan tersebut, dirinya menjelaskan bila tidak ada maksud bisnis RT-PCR dimana melibatkan sejumlah pebisnis termasuk Luhut.

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," katanya dalam pesan singkat dikutip Tribun-Bali.com dari ANTARA di Jakarta, pada Rabu, 3 November 2021.

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Terduga Pelaku Illegal Logging di Desa Pangkungparuk Buleleng

Jodi menjelaskan Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra.

Namun saham Menko Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen.

"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," katanya.

Dugaan Bisnis PCR

Dilansir Tribun-Bali.com dari Tribunnews.com pada Rabu, 3 November 2021, jagat media sosial diramaikan dengan informasi yang beredar terkait keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan kabinet Joko Widodo terkait pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

(*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved