Breaking News:

Berita Jembrana

Kasus Dugaan Korupsi Rumbing, Kadisparbud Jembrana, Nengah Alit Dituntut 6 Tahun Penjara

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana telah melayangkan tuntutan pidana terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaa

mohamed Hassan via Pixabay
Ilustrasi korupsi - Kasus Dugaan Korupsi Rumbing, Kadisparbud Jembrana, Nengah Alit Dituntut 6 Tahun Penjara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana telah melayangkan tuntutan pidana terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) non aktif Kabupaten Jembrana, Nengah Alit (57).

Alit yang didudukan sebagai terdakwa ini dituntut pidana penjara selama enam tahun terkait dugaan perkara korupsi hiasan kepala untuk kerbau pacu atau dikenal rumbing.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jembrana, Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika membenarkan,  jika terdakwa Nengah Alit sudah dijatuhi tuntutan pidana.

Amar tuntutan telah dibacakan tim JPU dalam persidangan yang digelar secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. 

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Rumbing di Jembrana, Kadisparbud Jembrana Diganti Sekdis

"Tuntutan sudah kami bacakan di persidangan hari Jumat kemarin (12 November 2021). Terhadap terdakwa dituntut pidana penjara selama enam tahun, denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara," terangnya saat dikonfirmasi, Senin, 15 November 2021.

Pihaknya menjelaskan, terdakwa kelahiran Jembrana, 15 Desember 1964 tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Sebagaimana dakwaan primer JPU, terdakwa Nengah Alit dijerat Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

"Atas tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. Nota pembelaan akan dibacakan hari Kamis (18 Nopember 2021) ini," sambung Jaksa Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika. 

Baca juga: Terminal Kaliakah Jembrana Akan Disulap Jadi Ruang Kuliner

Diberitakan sebelumnya, pengadaan rumbing di Disparbud Jembrana ini menelan anggaran sekitar Rp300 juta.

Dan kerugian negara akibat tindak korupsi itu adalah sekitar Rp200 juta lebih.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved