Breaking News:

Berita Gianyar

Dinas Perizinan Gianyar Akui Kecolongan Soal Hotel Mepet Pura di Ubud

Dinas Perizinan Gianyar mengakui pihaknya kecolongan terkait pembangunan hotel di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Badrun
Kepala Dinas PMPTSP Gianyar, Dewa Alit Mudiarta 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar atau dulu disebut Dinas Perizinan Gianyar, bersama Dinas Pekerjaan Umum Gianyar mengakui pihaknya kecolongan terkait pembangunan hotel di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Rabu 8 Desember 2021.

Sebab, izin Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang dikeluarkan untuk hotel Kappa Di Seres sebelumnya telah sesuai dengan Perda Tata Ruang. 

Namun dalam pembangunannya yang masih berlangsung sampai saat ini, pihak hotel justru membuat bangunan di luar Detail Engineering Design (DED) yang diajukan saat mengurus PPG atau dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dinas Perizinan menegaskan bangunan yang mepet atau hanya berjarak 2,5 meter dengan Pura Subak Malung yang 'diempon'  krama subak lintas banjar tersebut adalah sebuah pelanggaran Perda RTRW.

Pihak kedinasan telah meminta agar bangunan yang rencananya akan berfungsi sebagai lobby ini agar dibongkar.

Baca juga: Hotel di Ubud Berjarak 2,5 Meter dari Pura, Dewan: Langgar Perda Tata Ruang, Tapi Sudah Ada Izin

Baca juga: Anggota DPRD Gianyar Atensi hingga Pertanyakan Izin Bangunan Hotel di Ubud Mepet dengan Pura

Jika tidak diindahkan, maka Dinas Perizinan Gianyar akan mencabut izin yang telah dikeluarkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas PMPTSP Gianyar, Dewa Alit Mudiarta, saat ditemui, Rabu 8 Desember 2021. Kepada wartawan, Dewa Alit sapaannya, mengaku kaget saat mendapatkan informasi bahwa ada pembangunan hotel yang melanggar Perda RTRW dan melabrak bhisama tentang kesucian pura.

Sebab setiap mengeluarkan izin bangunan, pihaknya bersama Dinas PU selalu memastikan tidak ada pelanggaran sebelum rekomendasi izin dikeluarkan. 

"Tadi saya bersama Dinas PU sudah turun ke lapangan, mengecek hotel tersebut. Dan memang benar, pembangunannya melanggar. Namun pelanggaran ini bukan atas rekomendasi kami. Sebab dalam izin yang kami keluarkan,  bangunan yang melanggar ini tidak masuk ke dalam gambar yang kami berikan izin," ujarnya.

Pembangunan hotel mepet dengan tempat suci di kawasan Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali.
Pembangunan hotel mepet dengan tempat suci di kawasan Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. (istimewa)

Dewa Alit mengatakan, saat pihaknya melakukan sidak ke proyek hotel tersebut, pihak hotel mengatakan bersedia membongkar bangunan tersebut.

"Bangunan yang melanggar itu rencananya akan dijadikan lobi. Dalam gambar sebelumnya, lobby tidak di situ. Di situ awalnya adalah lahan kosong. Tadi kami sudah suruh agar dibongkar, pihak hotel menyetujui dan mengaku salah. Namun jika tidak segera diindahkan, maka akan ada sanksi pencabutan izin yang sudah kami keluarkan," tandasnya.

Dewa Alit tak menampik, hal ini sebuah kecolongan.

Baca juga: PHRI Badung Sebut Tingkat Hunian Hotel Saat Ini Capai 35 Persen

Baca juga: Bazar Akhir Pekan Digelar Ibis Styles Hotel Denpasar dan Bali Bersama Community, UMKM Turut Andil

"Kedepan kita akan membentuk tim pemantauan. Dulu ada tim teknis untuk mengecek ke lapangan. Alasan kami kecolongan karena tidak setiap waktu bisa kami awasi, dan selama ini proyek-proyek hotel berjalan baik, tak tahunya ternyata ada seperti ini. Tentu ini akan kami jadikan bahan evaluasi," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved