Nasional

Simak Aturan Terbaru Pengganti PPKM Level 3 untuk Nataru yang Diterbitkan Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada

Editor: Harun Ar Rasyid
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustasi - Petugas Gabungan Satgas Covid-19 melakukan sosialisasi serta penegakan disiplin guna menyadarkan warga akan pentingnya Prokes di kawasan Kesiman, Denpasar, Selasa 19 Oktober 2021. Pemerintah resmi menetapkan 54 kabupten/kota di pulau Jawa dan Bali untuk menerapkan PPKM Level 2 hingga dua pekan ke depan. 

a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit, antara lain: Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain

b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik.

c. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan).

e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.

f. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.

g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75 persen dari kapasitas total.

h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup.

i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.

j. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Kelima, hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 dapat diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan situasi pandemi Covid-19 di daerah masing-masing dengan prinsip pembatasan yang diperketat untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 akibat kegiatan masyarakat dalam merayakan Nataru.

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved