Breaking News:

Berita Gianyar

Komisi I DPRD Gianyar Panggil Ekskutif, Bahas Pelanggaran Bangunan Akomodasi Pariwisata

Rapat ini membahas soal pelanggaran-pelanggaran akomodasi pariwisata di Kabupaten Gianyar. 

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Komisi I DPRD Gianyar, Bali menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gianyar dan Dinas Satpol PP Gianyar, Senin 13 Desember 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Komisi I DPRD Gianyar, Bali menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gianyar dan Dinas Satpol PP Gianyar, Senin 13 Desember 2021.

Rapat ini membahas soal pelanggaran-pelanggaran akomodasi pariwisata di Kabupaten Gianyar. 

Pantauan Tribun Bali, rapat ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Gianyar, I Nyoman Amertayasa.

Sementara dari ekskutif dihadiri semua oleh kepala dinasnya.

Baca juga: Kuliah Aplikatif Terpadu UNR di Gianyar, Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Perajin Kue

Pelanggaran yang dibahas dalam rapat tersebut ada di dua kecamatan, yakni sejumlah vila di Payangan dan di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud.

Selain itu, juga membahas pabrik rokok di Sukawati yang diduga melanggar luas bangunan.

Ketua komisi I DPRD Gianyar, I Nyoman Amertayasa mengatakan, rapat ini terkait dengan sejumlah akomodasi pariwisata yang menyimpang dari izin yang dikeluarkan.

Di mana dalam sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Gianyar beberapa hari lalu, ditemukan ada vila yang menyimpang dari jumlah bangunan dan luas bangunan. 

Baca juga: Kendaraan Nyeleneh dan Berknalpot Brong Diamankan Polsek Payangan Gianyar Saat Cikon Nataru

"Di Payangan, yang memohon ijin pembangunan vila. Ada penambahan beberapa vila dari izin yang keluar. Ada juga yang melanggar sempadan sungai. Di sebelahnya lagi, pembangunan yang tak memegang dokumen," ujarnya.

"Baru-baru ini di Kedewatan, itu ada pelanggaran daripada batasan, mereka juga menambah perluasan lahan dan bangunan. Beberapa sawah dikontrak. Di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan," tandasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved