Bahas RAPBD 2022 yang Dievaluasi Gubernur,Rapat Banggar & TAPD Badung Memanas hingga Sempat Diskors

Menanggapi sentilan tersebut, Sekda Adi Arnawa sempat membeberkan bahwa perubahan yang menjolok pada penambahan belanja, karena pinjaman PEN disetujui. Yakni untuk penataan Pantai Samigita.

"Kita mohon bantuan pusat dan disetujui. Ini menyebabkan belanja kita naik, tapi tidak merubah target pendapatan," katanya.

Selain itu, menurut Adi Arnawa perubahan pada belanja modal juga terjadi karena perintah presiden.

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan seperti pelebaran jalan menuju venue G20. Kemudian pembangunan sekolah dan pengadaan meubeler. 

"Sesuai amanat UU Pemkab juga wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai kontrak. Sehingga ini semua yang baru diakomodir, sehingga APBD terjadi perubahan setelah evaluasi gubernur," jelasnya sembari mengatakan untuk dana Rp 342 M untuk penataan Pantai Samigita itu baru kita terima setelah penetapan APBD.

Kendati sudah dijelaskan, namun Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata langsung mengakui bahwa menurutnya gubernur tidak mungkin melakukan evaluasi dengan meminta daerah menambah anggaran.

Apalagi penambahan tersebut diluar kesepakatan eksekutif dan DPRD di Badung.

"Logika saya evaluasi gubernur pasti ada yang dikurangi. Ini kok barang dan jasa bertambah? Itu tidak mungkin. Kalau penambahan infrastruktur dan sebagainya kita tidak pernah bahas," katanya

Politisi asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini bahkan menyebut sejumlah anggaran yang muncul pasca evaluasi gubernur ini justru sebelumnya ditolak oleh eksekutif dengan alasan Covid.

Baca juga: Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Badung Dianggarkan Rp 29 Miliar pada 2022

"Belanja modal yang kita ajukan kemarin tidak ada tambahan, tapi kok setelah ada evaluasi gubernur ini muncul,  Termasuk tidak mungkin gubernur minta penambahan barang dan jasa," kata Alit Yandinata

Dirinya beranggapan banyak muncul anggaran tidak jelas setelah evaluasi gubernur.

Anehnya, dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah disepakati sebelumnya mendadak dikurangi dan digeser ke barang dan jasa.

"Malu dong kita, dulu katanya belum bisa membangun gedung sekolah karena kondisi Covid. Tapi, sekarang mendadak ada pembangunan sekolah dan pengadaan lahan," tambah Ponda Wirawan yang merupakan Koordinator Banggar.

Ponda Wirawan pun minta konsistensi pemerintah dalam menetapkan anggaran dan program kegiatan.

"Sebelum rapat draf (APBD -red) mestinya diberikan kita dulu untuk dipelajari. Ini kami baru dikasi, dan banyak yang janggal," ungkapnya.