Bahas RAPBD 2022 yang Dievaluasi Gubernur,Rapat Banggar & TAPD Badung Memanas hingga Sempat Diskors

Made Sunarta juga mengungkapkan kekesalannya. Pasalnya, hibah dan pokir dewan justru disunat untuk dialihkan ke pengadaan barang dan jasa.

"Saya menyampaikan aspirasi teman-teman, pokir dan hibah sekitar 54 miliar dihilangkan. Ini tentu kami pertanyakan karena ini sudah masuk pembahasan, sementara yang muncul sekarang tidak pernah kita bahas," sambung Sunarta.

Karena semakin banyak anggota dewan yang protes akhirnya Ketua DPRD Putu Parwata langsung menghentikan rapat.

"Iya, begini rapat kita skors 10 menit, biar eksekutif berpikir," kata Parwata.

Setelah TAPD kasak-kusuk dan jeda 10 menit akhirnya Parwata membuka sidang dengan menyatakan bahwa sebelumnya telah terjadi salah hitung di jajaran eksekutif.

"Tadi, ada sedikit salah jumlah," ungkap Parwata.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi Gubernur, Pendapatan Daerah total sebesar Rp 2,9 triliun lebih setelah ada pengurangan dana transfer dari provinsi sebesar Rp 6 M.

Kemudian ada penambahan dana pinjaman Rp 263 M  untuk PEN. Sehingga total APBD Badung tahun 2022 sebesar Rp 3,25 T.

"Dalam rapat Banggar ini postur APBD ini yang kita tetapkan," katanya.

Dirinya juga mengakui, bahwa saat ini pihaknya ingin APBD Badung benar-benar  tidak salah angka, tidak salah jumlah, sehingga tepat sasaran sesuai dengan harapan bersama.  (*)

Artikel lainnya di Berita Badung