Breaking News:

Info Populer

Aturan Terbaru PNS atau ASN, Nekat Bepergian ke Luar Negeri Bisa Berujung Pemecatan

Pembatasan Kegiatan Ke Luar Negeri Bagi ASN Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada 13 Januari 2022.

Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/ Net
Ilustrassi PNS 

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen-PAN RB mengeluarkan peraturan baru bagi PNS atau ASN.

Sanskinya bisa pemecatan.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Men-PAN RB Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Negeri Bagi ASN Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada 13 Januari 2022.

Surat edaran ini memuat aturan perjalanan terbaru yang kembali berlaku bagi pejabat pemerintah maupun PNS.

Dalam aturan ini, PNS atau ASN dan keluarganya diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Bill Gates Prediksi Covid-19 Akan Jadi Flu Biasa Setelah Lonjakan Omicron

Baca juga: Perketat Pintu Masuk Bali, Pemprov Gelar Rakor Antisipasi Ancaman Omicron

Baca juga: Apa Saja gejala Infeksi Omicron? Varian Yang Dianggap Lebih Menular

Penerbitan surat edaran tak lain demi mencegah penyebaran lebih luas virus corona, terutamanya varian Omicron kepada masyarakat.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.

"SE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian keluar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia," demikian penggalan isi surat edaran.

Namun, mereka tetap dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan setelah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.

Oleh karenanya, PPK diminta agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved