Observasi Komisi III DPRD Klungkung, Masih Ditemukan Kasus Gizi Buruk di Nusa Penida

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung melakukan observasi di Nusa Penida, Senin (14/3) lalu.

Mereka menemukan masih ada 8 kasus gizi buruk dan 12 kasus gizi kurang di wilayah Puskesmas Pembantu Ped yang mewilayahi enam dusun.

"Kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, seperti apa penanganan dari Pemkab selama ini,” ungkap Ketua Komisi III Nengah Ari Priadnya.

Baca juga: Tembus Rp24 Ribu Per Liter, Harga Minyak Goreng di Klungkung Bikin Konsumen Kaget

Baca juga: Didominasi Karena Faktor Pola Asuh, Puluhan Anak di Klungkung Alami Gizi Buruk

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi III Nengah Mudiana, menurutnya, kasus gizi buruk saat ini masih harus menjadi perbatian.

Kelompok rentan yang terserang gizi buruk yakni balita dan bayi, perlu mendapat penanganan serius.

Sebab, kata politisi Partai Gerindra asal Desa Gelgel ini, kasus gizi buruk pada balita dan bayi bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ini pun secara luas bisa mengancam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan cerdas.

“Terhadap temuan gizi buruk pada balita langsung dibawa ke Puskesmas Ped. Hal ini membuat hati kami miris bercampur haru. Sebelum Covid-19, Nusa Penida diserbu wisatawan, kami berasumsi sangat mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun kedatangan (observasi) membuat kami kaget mendengar pemaparan petugas,” jelas Mudiana. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Klungkung dr Ni Made Adi Swapatni mengungkapkan, kasus gizi buruk pada anak di Klungkung justru didominasi masyarakat di wilayah perkotaan.

Masalah kemiskinan tidak lagi menjadi faktor utama dalam kasus gizi buruk pada anak di Klungkung, justru lebih pada kesalahan pola asuh.

"Setelah ditelusuri penyebab kasus gizi buruk lebih banyak karena pola asuh. Tidak semua gizi buruk disebabkan karena kemiskinan. Di Nusa Penida misalnya, disana kaya akan ikan, ikan proteinnya bagus sekali. Tapi disana juga ada kasus gizi buruk,” ungkap Adi Swapatni.

Karena ini menyangkut perilaku, menurutnya perlu terus ada edukasi tentang gizi seimbang. Pembinaan, memaksimalkan peran kader posyandu.

Baca juga: Tradisi Melasti Unik di Desa Adat Semaagung Klungkung, Warga Bunyikan Tektekan, Kenakan Topi Selepan

Baca juga: SIMAK Harga Minyak Goreng Kemasan Terbaru di Alfamart & Indomaret 

 “Intervensi secara spesifik, Dinas Kesehatan tetap terlibat dalam penanganan gizi buruk. Meskipun masalah posyandu bukan di Dinas Kesehatan, tapi kami tetap wajib terlibat. Seperti pendampingan bidan saat pemberian makanan tambahan, melalui door kesmas,” jelas Adi Swapatni. 

(*)