Berita Badung

Bapenda Tetap Pungut Pajak Daerah,Meski Beach Club & Restoran di Pantai Melasti Tak Mengantongi Izin

Pasalnya urusan izin bukan menjadi ranah Bapenda, melainkan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)

TRIBUN BALI/I KOMANG AGUS ARYANTA
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung I Made Sutama 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Sejumlah usaha di kawasan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan, tetap dipungut pajak daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Pasalnya urusan izin bukan menjadi ranah Bapenda, melainkan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).

Padahal, saat sampai saat ini tempat usaha seperti beach club maupun restauran sama sekali tidak memiliki izin usaha.

Tidak hanya itu, karena melanggar tata ruang, beberapa tempat usaha itu pun juga dilaporkan Bupati Badung ke Polresta Denpasar.

Baca juga: TPP Tak Kunjung Cair, Kini ASN Badung Harus Absen Wajah Secara Online

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung I Made Sutama tak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengaku  pemungutan pajak daerah tidak ada kaitannya dengan izin usaha.

"Kita tetap pungut pajak, asalkan sudah ada transaksi artinya mereka sudah dikenakan pajak," katanya Kamis 31 Maret 2022.

Pihaknya mengaku, di pantai Melasti memang terdapat beberapa usaha, seperti  seperti beach club, restauran yang sudah terjadi transaksi.

Sehingga transaksi itulah yang dikenakan pajak, yang nantinya menjadi pendapatan daerah.

"Dalam laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang menjelaskan pajak daerah dapat dipungut walaupun kegiatan usaha yang bersangkutan belum memiliki izin usaha, karena pajak yang dimaksud bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan obyek pajak," katanya.

Sayangnya Pejabat asal Pecatu itu tidak merinci berapa pendapatan Badung dari usaha yang ada di Pantai Melasti.

Kendati demikian, disebutkan pajak daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan obyektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Untuk usaha di Pantai Melasti sudah memenuhi persyaratan untuk dipungut pajak daerah, yaitu sudah beroperasi yang terjadi transaksi," ujar Sutama.

Seperti diketahui, Penyerobotan tanah negara yang di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung ternyata sudah terjadi sejak lama.

Baca juga: Komisi IV DPRD Badung Setujui Perubahan Tempekan Jadi Banjar di Desa Adat Karang Dalam Tua

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved