Berita Bali

Sidang Dugaan Korupsi Masker Karangasem Dilanjutkan, Eksepsi Para Terdakwa Ditolak

Ditolaknya eksepsi para terdakwa tersebut disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu,

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Net/google
Ilustrasi Korupsi. Sidang Dugaan Korupsi Masker Karangasem Dilanjutkan, Eksepsi Para Terdakwa Ditolak 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar pimpinan hakim I Putu Novyartha menolak seluruh eksepsi (keberatan) yang diajukan tujuh terdakwa dugaan korupsi pengadaan masker di Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem.

Ditolaknya eksepsi para terdakwa tersebut disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu, 6 April 2022.

Dengan ditolaknya seluruh eksepsi para terdakwa, majelis hakim memerintahkan sidang dugaan korupsi pengadaan masker di Dinsos Karangasem dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Yakni memeriksa keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Karangasem, I Gede Basma melalui tim penasihat hukumnya mengajukan eksepsi (keberatan).

Baca juga: Insentif Guru PAUD di Karangasem Belum Cair Selama 4 Bulan, Terpaksa Pinjam Uang untuk Kebutuhan

Tidak hanya Basma, enam terdakwa lainnya yaitu Ketut Sutama Adikusuma, Ni Ketut Suartini, I Gede Putra Yasa, Gede Sumartana, Wayan Budiarta dan Nyoman Rumia juga keberatan.

Ketujuh terdakwa tersebut keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut terkait dugaan korupsi pengadaan masker di Dinsos Karangasem.

Kepala Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, I Dewa Gede Semaraputra menjelaskan, pada amar putusan sela majelis hakim menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan.

"Majelis hakim dalam putusan sela menolak eksepsi seluruhnya dari para terdakwa dan sidang dilanjutkan acara pemeriksaan saksi pada tanggal 21 April 2022," jelasnya.

Sementara itu dalam surat dakwaan jaksa M Matulessy mendakwa ketujuh terdakwa dengan dakwaan subsideritas. Primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini ikut juga menyeret mantan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan beberapa pejabat di lingkungan Pemda Karangasem sebagai saksi.

Pengadaan masker scuba oleh Pemkab Karangasem didalami Kejari Karangasem sejak Mei 2021.

Anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai sekitar 2,9 miliar bersumber dari APBD, dipakai untuk pengadaan sekitar 512.797 pcs.

Masker diberikan untuk warga di delapan Kecamatan. Yakni Kecamatan Manggis sekitar 53.607 pcs, Kecamatan Selat 45.766 pcs, Kecamatan Karangasem 93.394 pcs, Kecamatan Rendang 42.036 pcs, Kecamatan Abang 87.540 pcs, Kubu 98.637 pcs, Sidemen 37.725, serta Bebandem 54.056 pcs.

Baca juga: Nelayan di Karangasem Pilih Tak Melaut Lantaran Stok Pertalite Langka

Pengadaan masker diduga melabrak surat edaran bersama yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Pasalnya masker yang dibuat bukan masker kain lapis tiga (standar medis), melainkan masker scuba satu lapis yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Perbuatan Basma bersama terdakwa lainnya tersebut menimbulkan kerugian negara atas pengadaan masker scuba itu sebesar Rp 2,6 Miliar. (*)

Artikel lainnya di Berita Karangasem

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved