Pusat Tak Setujui Proyek JLS Jadi PSN, Giri Prasta Akui Tetap Akan Lakukan Pembebasan Lahan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung sebenarnya sudah ketar ketir menggarap Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang sudah dirancang dari dulu.

Hal itu terlihat dari belum bisanya Badung melakukan pembebasan lahan, dan bahkan sempat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)

Hanya saja nyatanya proyek tersebut disetujui pusat jika dijadikan PSN.

Bahkan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bahkan memberikan skema agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kendati demikian, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tetap optimis akan proyek tersebut. Bahkan jika tidak diberikan lampu hijau oleh pusat, dirinya akan melakukan pembebasan lahan sendiri, dan secara bertahap.

"Untuk proyek Jalan Lingkar Selatan, kita upayakan sepenuhnya. Jadi pembebasan lahan akan kita lakukan terlebih dulu," ujarnya saat di temui Tribun Bali belum lama ini.

Pada pembebasan lahan, dirinya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bahkan setelah lahan sudah bebas, baru dilakukan program pembangunan selanjutnya.

"Untuk pembangunan, mungkin kita bekerja sama dengan pihak lain. Bahkan nanti tetap akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," tegasnya.

Pihaknya pun mengaku, untuk pembangunan bisa dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Kan ada Bantuan dari pusat DAK, misalkan dana itu bisa digunakan untuk sekian kilometer pengaspalan," ucapnya

Baca juga: Pakar Komunikasi Politik Soroti Gaya Kepemimpinan Puan, Saatnya Perempuan Jadi Pemimpin

Baca juga: Masih Ada Kubangan Air, Kantong Parkir Terminal Cargo di Gilimanuk Diuruk Pasir dan Sirtu

Baca juga: Umat Islam Gelar Buka Puasa Sambil Vaksin Covid-19 di Sukawati Gianyar

Kendati demikian, pemerintah tetap akan mengupayakan dan menyelesaikan program tersebut dengan melakukan pembebasan lahan terlebih dulu. Hanya saja Giri Prasta enggan membeberkan kapan pembebasan lahan itu akan dilakukan, mengingat tahun ini Badung masih mengalami masalah keuangan.

"Kita kan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Coba saja tidak terjadi pandemi covid-19, yang sudah 2 tahun ini, pasti sudah selesai," tegasnya kembali.

"Jadi ekonomi terkontraksi kan tidak hanya ada di Badung, tapi di dunia dari semua lini. Tapi kita tetap optimis," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS. Diakui pembebasan lahan belum berjalan mulus lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah yang akan dilakukan yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi.

Kendati demikian, dirinya mengaku, saat ini belum bisa proyek JLS dijadikan PSN, bahkan dirinya menyarankan untuk menggandeng pihak ke tiga.