Pusat Tak Setujui Proyek JLS Jadi PSN, Giri Prasta Akui Tetap Akan Lakukan Pembebasan Lahan

"Jadi kita coba berikan pada pihak ke tiga. Banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif," katanya

Dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan sebutnya, tidak semua dibayarkan investor namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah.

Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah.

Kendati demikian diharapkan proyek tersebut masih bisa dilanjutkan namun, harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan.

"Sepertinya kita semua tahu APBN bebannya semakin banyak setelah pandemi. Coba kejar dana pembebasan lahan dari lembaga-lembaga untuk membantu proyek JLS. Tol ini kompetisinya semakin tinggi, pilihannya adalah kita harus lebih kreatif mencoba mengukur investor melihat Bali seperti apa. Semoga ada uang disitu sesuai skema market sounding," imbuhnya

Diberitakan sebelumnya, Proyek JLS kabupaten Badung sepertinya tidak bisa digarap langsung oleh pemkab Badung dari dana APBD. Hal itu karena saat ini Badung terkendala dana, mengingat untuk pembebasan lahan saja Badung harus menyiapkan anggaran Rp 800 juta.

Mengingat proyek itu disebut-sebut sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Selain itu juga diproyeksikan mempermudah konektivitas pariwisata Badung selatan.

Tidak hanya soal pembebasan lahan, jika dirampungkan anggaran yang ditelan pun mencapai Rp 2,7 Triliun. Sehingga, pemkab Badung pun sempat mengusulkan agar Proyek JLS menjadi Proyek Strategis Nasional ke pemerintah pusat. (*)

BERITA LAINNYA