Penghapusan Pegawai Non PNS Tahun 2023, Pemkab Badung Koordinasikan ke Pemrov dan Pusat

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer, yang mulai diberlakukan 28 November 2023, namun pemerintah Kabupaten Badung tidak bisa langsung menghapus tenaga non PNS.

Bahkan untuk menyikapi Surat Edaran (SE) tersebut, pemerintah kabupaten Badung akan koordinasi ke pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat.

Baca juga: Sebanyak 9.552 Pegawai Non PNS di Badung Terancam Dihentikan, Buntut SE Menteri PANRB

Hal itu dilakukan, karena jumlah pegawai non PNS di Badung sangat banyak, dan masih sangat di butuhkan.

Bahkan tercatat ada 9 ribu lebih pegawai non PNS termasuk tenaga pendidik seperti guru.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Made Suardita, S.STP mengakui saat ini instansi terkait masih berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

"Untuk itu (penghapusan pegawai -red) masih dikoordinasikan ke pimpinan," katanya Jumat 3 Juni 2022.

Pihaknya mengakui di Badung jumlah pegawai non PNS memang masih banyak, hanya saja semua itu masih dibutuhkan.

Pihaknya mencontohkan seperti tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang sangat banyak membutuhkan pegawai.

"Kita daerah pariwisata, untuk membersihkan pantai di sepanjang pantai di Badung kan tidak bisa sedikit.

Makanya pegawai non PNS Banyak," ucapnya sembari mengatakan begitu juga tenaga kesehatan dan juga pendidik sepeeti guru.

Baca juga: TRUK Terjungkal di Melaya, Akibat Supir Hilang Fokus

Kendati demikian, pihaknya mengaku pemerintah kabupaten Badung pasti akan melakukan koordinasi perihal tersebut.

Paling tidak koordinasi dilakukan ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat.

"Sementara OPD yang menangani kepegawaian masih melakukan pendataan ulang, terkait pegawai non PNS di Kabupaten Badung," jelasnya.