LUMPUH Gara-gara PMK, Peternak Babi di Bali Terkena Imbas Virus PMK!

TRIBUN-BALI.COM - Gara-gara PMK, peternak babi di Bali mengeluhkan turut anjloknya harga daging babi di pasaran.

Ini imbas lockdown pengiriman, ternak keluar daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Setelah sejumlah ternak sapi di Bali, positif terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Koordinator Perkumpulan Peternak Hewan Monogastrik Indonesia (PHMI) Tabanan Bali, I Made Sukariyono, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah memberlakukan lockdown.

Untuk mencegah meluasnya PMK pada ternak.

Baca juga: AGUNG ANOM Minta Gencarkan Upaya Pencegahan PMK Pada Ternak

Baca juga: HILANG Ratusan Juta, PAD Karangasem Gara-gara PMK, Imbas Pasar Hewan Ditutup!

"Kami mendorong pemerintah untuk serius melakukan penjagaan lalu lintas, di setiap penyeberangan tetapi jelas ada efek yang ditimbulkan karena lalu lintas terbatas.

Secara otomatis serapan babi di Bali, hanya bisa dilakukan oleh pemotor lokal," ungkap pria yang akrab disapa Pak Deyon itu.

Saat dijumpai Tribun Bali di peternakannya, Kediri, Tabanan, Bali, pada Kamis 7 Juli 2022.

Imbas dari lockdown pengiriman ternak, sejak 1 Juli 2022, kata Pak Deyon, terjadi over populasi babi di Bali karena tidak bisa diserap sepenuhnya oleh pasar lokal.

Harga daging babi merosot dari kisaran normal Rp 45 ribu per kilogram, menjadi Rp 39 ribu bahkan diprediksi terus merosot.

"Terjadi penumpukan populasi yang efeknya terjadi penurunan harga di lapangan, secara otomatis harga akan terus turun sementara harga tertinggi dilapangan Rp 39-40 ribu per kilogram.

Tidak dipungkiri akan turun karena populasi dan penyerapan dari pasar lokal terbatas," paparnya.

Baca juga: AGUNG ANOM Minta Gencarkan Upaya Pencegahan PMK Pada Ternak

Baca juga: AGUNG ANOM Minta Gencarkan Upaya Pencegahan PMK Pada Ternak

Peternak babi mengalami kerugian, karena biaya pakan dan operasional terus berjalan namun harga babi cenderung anjlok.

"Harga Pokok Penjualan (HPP) peternak dan harga babi yang cenderung turun, membuat peternak merugi.

Dampaknya sudah dirasakan.

Biasanya misal 200 babi, dikirim ke Jakarta 150 ekor untuk lokal 50 ekor, sekarang seluruhnya pasar lokal padahal kemampuan lokal tidak mencapai target," papar dia.

Pak Deyon menjelaskan, bahwa sebelum masa lockdown, babi-babi hasil peternakan 90 persen didistribusikan untuk pasar Jakarta.

"Kami memohon solusi dari pemerintah memberikan solusi agar harga babi tidak rendah," ujarnya.

Justru timbul pertanyaan, imbas PMK pada sapi, namun ternak babi juga dibatasi dalam pengiriman ke luar Bali, padahal Bali menjadi pasar murni pengiriman ke Jakarta.

"Kalau PMK pada babi belum ditemukan cuma bisa saja ditemukan, di Kapuk, Jakarta ada mengarah ke sana, pengiriman dari Bali atau bukan tidak tahu.

Karena pengiriman lain ada dari Solo, Jawa Timur," bebernya.

Desas-desus baru-baru ini menyebutkan, bahwa PMK sudah menyerang babi di beberapa kabupaten di Bali dengan gejala kuku lepas dan melepuh.

Namun hal ini perlu dipastikan kembali serta keterangan resmi dari dinas terkait.

"Kami ingin tahu apa sebabnya babi juga dilarang, apakah pemerintah menemukan PMK pada babi atau seperti apa kami belum mendapat kejelasan dan maju ke dinas terkait mempertanyakan hal itu," ucap Pak Deyon.

Sebagai langkah untuk mengantisipasi PMK, dan penyakit lainnya pada babi melalui biosecurity ketat.

Seperti penyemprotan disinfektan keluar masuk lalu lintas kandang, untuk mencegah penularan dan meluasnya PMK.

"Kami mendukung pemerintah, dan di Bali juga punya ras sapi yang genetiknya diakui WHO yang perlu kita jaga bersama serta hajatan G20 sebentar lagi, semoga PMK di Bali segera teratasi," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tabanan, I Ketut Loka Antara mengaku proaktif menerima aspirasi para peternak babi.

"Kami apresiasi positif, pendapat saya boleh saya bilang kita di Bali kecolongan, hal yang paling bagus dilakukan adalah tindakan preventif dari pemerintah daerah melalui dinas atau instansi terkait saat muncul di luar daerah apa tindakan preventifnya.

Dengan sekarang sudah masuknya PMK di Bali satu-satunya jalan bagaimana melakukan gerakan untuk melakukan pengobatan sehingga sudah lewat preventif," kata Loka Antara.

Terkait lockdown ternak di Bali, yang merugikan peternak lintas daerah.

Dia mendorong pemerintah memberikan sebuah solusi kepada peternak khususnya peternak babi.

"Yang kita tahu perekonomian peternak sedang merangkak, menggeliat babi dihantam lagi seperti ini.

Kebijakan lockdown sudah diberlakukan sekarang solusinya seperti apa, peternak mengkhawatirkan terus mengalami kerugian karena berjalan hanya pasar lokal, secara hukum ekonomi membuat over produksi harga akan turun," bebernya.

Menindaklanjuti keluhan para peternak, Loka Antara bakal melakukan langkah sesuai prosedur yang dimulai dari koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Bali untuk mendapatkan win-win solution.

"Sebenarnya bisa satu kabupaten terdeteksi PMK, lockdown regional, misal ditemukan di Gianyar, lockdown Gianyar, di Tabanan tidak ditemukan tidak perlu lockdown, tapi pengawasan ketat dilakukan, biosecurity ketat, seperti itu," ucap dia.

Di samping itu untuk menjaga eksistensi peternak kecil, sesuai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 524.3/10237/Disnakeswan dan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

"Pemerintah melakukan pengawasan ketat, turunkan tim yustisi bisa menjadi salah satu solusi jangan sampai over produksi untuk pasar lokal di Bali supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," pungkasnya. (*)