Pembangunan Bandara Dihapus dari PSN, Bupati: Bukan Kartu Mati, Kedepan Bisa Diperjuangkan Lagi

Jadi ini murni keputusan dari pusat, mungkin akibat pandemi jadi ada kepentingan lain yang harus didahulukan.

Ini bukan kartu mati, kedepan bisa diperjuangkan lagi.

Soal lobi-lobi ke pusat itu Gubernur yang bisa melakukan.

Yang jelas saya sangat  berharap bandara dibangun di Bali Utara," ucapnya. 

Terpisah, Perbekel Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa mengatakan, dirinya juga belum mengetahui jika pembangunan bandara yang sebelumnya dirancang akan dilakukan di Desa Sumberklampok, dihapus dari PSN.

"Saya belum bisa komentar banyak, soal jadi dan tidak jadinya bandara dibangun itu ranah Pemprov Bali dan pemerintah pusat," katanya. 

Sawitra pun menyebut, sejatinya masyarakat di Desa Sumberklampok setuju apabila bandara dibangun di desa tersebut.

Sebab lapangan pekerjaan akan lebih banyak, dan nilai tanah pun juga akan naik. Sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif. 

Senada dengan bupati, Sawitra juga menyebut berbagai persiapan sejatinya telah dilakukan pemerintah terkait pembangunan bandara itu.

Salah satunya melakukan pembahasan RDTR, pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN dan Kemenhub.

Bahkan beberapa waktu lalu PT Angkasa Pura telah menjajaki Desa Sumberklampok dan beberapa deaa tetangga untukmelakukan sosisalisasi, pengambilan data, sampling survei hingga wawancara studi identifikasi rona lingkungan awal sebagai alternatif lokasi bandara.  

"Warga kami siap menerima kalau bandara dibangun di desa kami.

Sebelumnya pembahasan terkait pembangunan bandara juga sudah sering dilakukan.

Warga pada intinya mendukung kalau bandara dibangun di desa kami," tandasnya. (*)