Pembangunan Bandara Dihapus dari PSN, Bupati: Bukan Kartu Mati, Kedepan Bisa Diperjuangkan Lagi

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA -Pembangunan bandara di Bali Utara telah dihapus dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Artinya, bandara dipastikan belum dapat dibangun dalam waktu dekat. Hal ini pun cukup disayangkan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Pasalnya, dengan dibangunnya bandara di wilayah Bali Utara, diyakini dapat menyeimbangkan perekonomian antara Bali selatan dan utara. 

Ditemui Rabu (27/7) Suradnyana mengatakan, dihapusnya pembangunan bandara dari PSN ini baru ia ketahui dari informasi yang beredar di media massa.

Ia pun menyebut, pembangunan bandara di Bali Utara ini sejatinya sangat dibutuhkan.

Selain untuk menyeimbangkan perekonomian antara Bali selatan dan utara, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga diperkirakan akan krodit dalam beberapa tahun kedepan. 

Baca juga: JEMBRANA Laporkan 34 Kasus PMK ke E-Siknas, Dinas Siapkan Klaim Kompensasi ke Peternak

Suradnyana menyebut, Gubernur Bali Wayan Koster sejatinya telah menyiapkan sarana penunjang untuk pembangunan bandara.

Seperti menyerahkan 70 persen dari luasan tanah milik Pemprov Bali yang ada di Desa Sumberklampok, untuk warga di desa setempat.

Sehingga dengan diserahkannya lahan tersebut, konflik agraria yang terjadi sejak puluhan tahun di desa tersebut dapat diselesaikan.

Dengan demikian, masyarakat dapat menyetujui jika lahan tersebut nantinya akan dibangun bandara, karena ada ganti rugi yang akan diberikan oleh pemerintah. 

Selain itu, Gubernur kata Suradnyana juga telah merancang akses menuju ke lokasi bandara, dengan pembangunan jalan tol dari Jembrana menuju ke Desa Sumberklampok.

"Jadi persiapan dari Gubernur sudah matang. Saya agak terkejut kenapa ini dihapus dari PSN," kata Suradnyana. 

Pria asal Desa Banyuatis, Buleleng itu juga menyebut, pemerintah pusat mungkin memiliki berbagai pertimbangan, sehingga pembangunan bandara ini dihapus dari PSN.

Namun demikian, Suradnyana yakin Pemprov Bali akan terus berupaya memperjuangkan, agar bandara dapat dibangun di Buleleng. 

"Gubernur sudah berupaya agar pembangunan bandara ini bisa tercapai.

Jadi ini murni keputusan dari pusat, mungkin akibat pandemi jadi ada kepentingan lain yang harus didahulukan.

Ini bukan kartu mati, kedepan bisa diperjuangkan lagi.

Soal lobi-lobi ke pusat itu Gubernur yang bisa melakukan.

Yang jelas saya sangat  berharap bandara dibangun di Bali Utara," ucapnya. 

Terpisah, Perbekel Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa mengatakan, dirinya juga belum mengetahui jika pembangunan bandara yang sebelumnya dirancang akan dilakukan di Desa Sumberklampok, dihapus dari PSN.

"Saya belum bisa komentar banyak, soal jadi dan tidak jadinya bandara dibangun itu ranah Pemprov Bali dan pemerintah pusat," katanya. 

Sawitra pun menyebut, sejatinya masyarakat di Desa Sumberklampok setuju apabila bandara dibangun di desa tersebut.

Sebab lapangan pekerjaan akan lebih banyak, dan nilai tanah pun juga akan naik. Sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif. 

Senada dengan bupati, Sawitra juga menyebut berbagai persiapan sejatinya telah dilakukan pemerintah terkait pembangunan bandara itu.

Salah satunya melakukan pembahasan RDTR, pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN dan Kemenhub.

Bahkan beberapa waktu lalu PT Angkasa Pura telah menjajaki Desa Sumberklampok dan beberapa deaa tetangga untukmelakukan sosisalisasi, pengambilan data, sampling survei hingga wawancara studi identifikasi rona lingkungan awal sebagai alternatif lokasi bandara.  

"Warga kami siap menerima kalau bandara dibangun di desa kami.

Sebelumnya pembahasan terkait pembangunan bandara juga sudah sering dilakukan.

Warga pada intinya mendukung kalau bandara dibangun di desa kami," tandasnya. (*)