Pemilu 2024

KPU Jembrana Buka Helpdesk untuk Parpol, Layani Konsultasi Dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi

Suasana saat pelaksanaan sosialiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftran Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta

istimewa
Suasana saat pelaksanaan sosialiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftran Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu di Kantor KPU Jembrana, Minggu 31 Juli 2022. 

NEGARA, TRIBUN BALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana mengundang seluruh partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 untuk mensosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftran Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu, Minggu 31 Juli 2022.

Bahkan, KPU Jembrana juga akan membuka helpdesk untuk melayani konsultasi parpol dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

Pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Tahun 2024 akan dimulai 1-14 Agustus 2022 mendatang.

Kemudian, untuk Pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 dilaksanakan di KPU RI, sementara untuk verifikasi administrasi keanggotaan dan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan parpol dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Suasana saat pelaksanaan sosialiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftran Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu di Kantor KPU Jembrana, Minggu 31 Juli 2022.
Suasana saat pelaksanaan sosialiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftran Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu di Kantor KPU Jembrana, Minggu 31 Juli 2022. (istimewa)

Dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh Komisioner KPU Jembrana I Ketut Adi Sanjaya yang membidangi Teknis Penyelengara. Sosialiasi tersebut lebih memaparkan terkait alur jadwal tahapan pendaftaran, verifikasi sampai dengan penetapan parpol untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan meminta parpol untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam verifikasi administrasi dan faktual nantinya.

Parpol juga diingatkan agar dalam merekrut anggaota dilakukan secara jujur dan berkomitmen melindungi hak-hak warga Negara tidak secara sembarangan mencantumkan KTP warga sebagai anggota parpol.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara yang membuka langsung kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, kehadiran darei pimpinan partai di Jembrana sudah menunjukan bahwa tahap ini sangat penting. Pihaknya juga sangat mengapresiasinya.

Menurut Tangkas, kegiatan sosialisasi ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk disosialisaikan. KPU Jembrana juga akan membuka helpdesk untuk melayani konsultasi parpol dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

"Harapannya kita di Jembrana tidak ada permasalahan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 mendatang," jelas Tangkas, Minggu 31 Juli 2022 yang juga dihadiri perwakilan KPU Provinsi Bali serta instansi lainnya di Jembrana.

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Darma Sanjaya juga menegaskan bahwa kegiatan ini sebagai wahana untuk merajut dan meneruskan rasa kekeluargaan yang sudah terjaga dengan baik selama proses Pemilu maupun Pilkada yang sebelumnya.

"Tentunya juga bahwa KPU sudah berkomitmen untuk membantu dan memfasilitasi parpol secara adil tanpa ada keberpihakan dan dengan perlakuaan yang sama," tegas Ngurah Sanjaya.

Kemudian, Komisioner KPU Jembrana Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ni Putu Angelia juga menekankan terhadap aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu Tahun 2024.

Dia menjelaskan, saat pelaksanaan verifikasi administrasi melalui SIPOL ini, data keanggotaan parpol dilakukan sinkronisasi data NIK anggota parpol dengan Data Pemilih Berkelanjutan. Sehingga, diharapkan parpol berperan aktif dalam mengecek data diri melalui aplikasi-aplikasi lindungi hakmu yang dapat diunduh pada samart phone melalui playstore atau dapat mengakses link lindungihakmu.kpu.go.id. sebagai sarana pengecekan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih.

"Kami harap, semua anggota parpol masuk ke dalam data pemilih berkelanjutan, untuk meminimalisasi potensi TMS," tegasnya.

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved