DPRD Bali Dorong Pemprov Surati Konjen Australia, Hanson Harus Minta Maaf

Jadi rumah potong akan mengikuti itu, SOP tersebut mulai dari pengambilan sapi di kandang lalu mengangkutnya ke rumah potong dan pemotongannya.

"Ini ada SOP-nya mencegah penularan. Kemudian lalu lintas ternak ke pasar hewan terutama ternak yang rentan PMK masih kita tutup sampai sekarang. Sehingga kalau ada hewan sakit tidak bergerak ke sana ke mari cukup di kandangnya. Laporkan, akan kami lakukan pemotongan bersyarat," tandasnya.

Hingga kini Pemprov Bali masih mengikuti kebijakan pusat untuk menutup pintu masuk Bali dari lalu lintas hewan ternak yang rentan PMK seperti sapi, kambing dan kerbau.

Jadi upaya pencengahan ini ia mengatakan sudah dilakukannya pada hewannya, lingkungannya dan lalulintas keluar masuk Bali.

"Kalau tidak ada kasus baru maka kami dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Bali akan berjuang ke pusat. Kasus sudah bisa dikendalikan artinya penyakit sudah bisa dikendalikan mohon dibuka lalu lintas ternaknya agar peternak kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya," jelasnya.

Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam hal ini hewan dan masyarakatnya.

Jangan sampai nantinya hanya berfokus pada hewan saja tetapi pemiliknya kehilangan pendapatan.

Tentunya hal tersebut lebih berat maka dari itu akan diperjuangkan secara bertahap dan meyakinkan pada pusat Bali bisa kendalikan PMK sehingga kasusnya benar-benar nihil.

Dewa Indra mengatakan, 553 sapi yang terpapar PMK di Bali sudah dipotong bersyarat.

Kini Pemprov Bali dan kota/kabupaten tengah mendata jumlah peternak yang akan mendapat kompensasi tersebut.

Sesuai janji pemerintah pusat kompensasi akan diberikan Rp 10 juta per ekor.

Jika dikalikan Rp 10 juta dengan 553 ekor terdapat angka Rp 5,5 miliar jumlah kompensasi untuk peternak di Bali.

Sementara itu, arus lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali masih ditutup karena berkaitan dengan akan berlangsungnya event KTT G20 di Bali.

"Ya, penjelasan dari pemerintah pusat kan begitu. Artinya begini Bali ini akan menjadi tempat pelaksanaan KTT para kepala negara, Kepala Pemerintahan yang negara-negara maju," imbuhnya.

Tentunya sebagai tuan rumah, Pemerintah Pusat berkepentingan dan Bali ini harus kondusif dalam segala hal.