DPRD Bali Dorong Pemprov Surati Konjen Australia, Hanson Harus Minta Maaf

Ia menambahkan, tidak ada faktor apa pun yang bisa diangkat menjadi isu yang sensitif yang mempengaruhi pelaksanaan atau kehadiran kepala negara KTT G20.

Efek Kerugian ke Peternak

GABUNGAN Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa 9 Agustus 2022.

Ketua GUPBI Bali I Katut Hari Suyasa mengatakan beberapa poin, salah satunya, lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali yang masih dilarang oleh Pemerintah Pusat.

"Kemarin kita sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat alasan kami dilarang, katanya ini terkait G20. Kalau terkait G20, kita juga waswas dengan kunjungan wisata karena Bali baru pulih wisatanya," jelasnya.

Dia mengatakan, dia tidak bisa mengesampingkan efek kerugian ekonomi terhadap peternak.

Sementara ia juga menjelaskan jika sampai Australia terkena PMK maka negara tersebut juga akan mengalami kerugian 50-100 triluin dolar.

Terkait hal tersebut, menurutnya, Bali harus mengkoreksi diri.

"Apa yang harus kita lakukan agar kepercayaan internasional terhadap kita baik? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kurang memperhatikan," tambahnya.

Ia membeberkan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk PMK ini.

Seperti edukasi kepada masyarakat terkait PMK yang tidak sama pemahamannya.

Di mana masyarakat ke bawah, menurutnya, sama sekali tidak memahami apa itu PMK.

Peternak dinilai banyak yang tidak aware dan menganggap PMK ini biasa-biasa saja.

"Kita undang masyarakat, tapi sedikit yang datang. Gunakan kekuatan desa adat untuk mengundang mereka pasti datang," imbuhnya.

Kedua, terkait lalu lintas ternak dimana semua pihak tidak dapat melupakan di saat kemudian berbicara kesehatan hewan, namun melupakan kesejahteraan manusianya itu sendiri.

"Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui gerakan ekonomi Bali saat ini berasal dari sektor peternakan. Pelaku pariwisata yang terdampak mencoba menjadi peternak babi. Pada akhirnya saat ini, mohon maaf, karena terlalu lama dampak PMK dibiarkan," tandasnya.

Harga produksi ternak babi saat ini Rp 40 ribu per kg dan harga terendah Rp 36 ribu per kg.

Jika ini dibiarkan maka potensi harga Rp 30 ribu bisa terjadi dan ini sangat berbahaya.

Artinya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama soal kesehatan hewan atau upaya antisipasi Bali bebas PMK, meskipun tanggal 14 nanti Bali menerima sertifikasi Golden bebas PMK.

"Apa ini memberikan dampak positif terhadap peternakan yang selama ini kita sudah tidak bisa bergerak. Babi yang harus dikirim ke luar daerah kita itu adalah 13 ribu ekor per bulan. Efek yang ditimbulkan Bali dilakukan lockdown itu harga dari Rp 51 ribu di Jakarta dalam waktu dua naik Rp 63 ribu untuk babi hidup," paparnya.

Dia menegaskan, ini merupakan hal yang sangat serius karena Bali menguasai 90 persen produk daging yang ada di Jakarta.

Dan Jakarta belum siap menarik produk frozen, dan Manado selama ini menjual peoduk babi frozen, namun kurang laku di Jakarta.

"Masalahnya kemudian, baik mati ataupun hidup, itu tidak diizinkan berlalu lintas di Bali. Selama tidak ada tulang, kulit, kepala dan kuku, tidak boleh dikirim sedangkan kalau kita kirim daging tok, ini enggak laku," katanya.

Ia meminta pada pemerintah agar menyampaikan pada pemerintah pusat terkait permohonan pembukaan lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali.

Sementara itu ia juga turut menanggapi terkait pernyataan Senator Australia yang mengatakan di Bali banyak sapi dan kotorannya berkeliaran di jalanan.

"Soal Senator yang mengkritisi Bali, kita juga jangan terlalu reaktif atau negatif memikirkan. Kalau jujur, kita cek di lapangan, tahi (kotoran) sapi itu (masih ada) beredar di Bukit. Memang tidak secara keseluruhan secara itu, tetapi kita harus pahami," katanya. (sar)

Kumpulan Artikel Bali