DPRD Bali Dorong Pemprov Surati Konjen Australia, Hanson Harus Minta Maaf

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pernyataan Senator Australia Pauline Hanson yang menyatakan banyak sapi berkeliaran dan kotorannya di jalanan Bali, menuai beragam reaksi.

Salah satu Anggota Komisi II DPRD Bali yakni Tjokorda Gede Agung dalam acara Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali menyampaikan tanggapannya.

"Bapak Sekda segera bersurat secara resmi minta klarifikasi ataupun tanggapan kepada Konsulat (Konsulat Jenderal Australia, Red) di Bali. Yang jelas ini akan merugikan kita, apalagi kita sedang siap-siap G20," jelasnya, Selasa 9 Agustus 2022.

Dia mengatakan, harus ada antisipasi dari Pemerintah Provinsi Bali dan secepatnya untuk bersurat meminta klarifikasi kepada Konsulat Australia yang di Denpasar.

Baca juga: Komisi 2 DPRD Bali Minta Senator Australia Pauline Hanson Meminta Maaf Pada Bali

Menurutnya, terlepas sudah ada perlawanan di media sosial dari Menparekraf Sandiaga Uno, dan dari beberapa negara sudah ada pembelaan, bukan itu yang menjadi prioritas.

"Kita harus berjuang keras. Paling tidak ada permintaan maaf atau bagaimana. Kalau sudah, ya supaya saudara kita di Bali tidak terpancing dengan pernyataan mis kemarin," tandasnya.

Jika Bali hanya diam saja ia mengkhawatirkan akan ada persoalan baru lagi.

"Kalau diam nanti lagi ada persoalan baru. Bukan kita takut demo paling tidak kita harus antisipasi. Lebih cepat, lebih bagus. Di eksekutif juga selalu siap-siap mengantisipasi PMK juga G20 di Bali," katanya.

Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menanggapi permintaan anggota DPRD Bali agar Pemprov menyurati Konsulat Australia terkait pernyataan Pauline Hanson yang mengatakan banyak sapi yang berkeliaran di Bali berserta dan kotorannya.

"Gubernur kan sudah memberikan tanggapan. Pertama, Menteri Pariwisata juga sudah memberikan tanggapan, bahwa itu tidak benar adanya seperti itu. Saya kira sudah cukuplah. Justru kalau diperpanjang terus nanti saling menyahut," katanya, Selasa.

Dia mengatakan, ketika terdapat pendapat tersebut sudah ada yang melakukan klarifikasi.

Dan jika ini diperpanjang terus akan membuat saling menyahuti.

"Kan sekarang dari anggota parlemen tersebut tidak komentar lagi. Mungkin beliau sudah membaca tanggapan dari Menteri dan Gubernur. Tapi harus tetap menjadi instrospeksi bagi kita. Jangan sampai itu terjadi dan kita yakinkan pada dunia luar bahwa itu tidak ada di lapangan," imbuhnya.

Nantinya ia juga akan memastikan di lapangan bahwa hal tersebut sudah tidak ada lagi dan memastikan semua sapi berada di kandangnya.

Ia juga mengatakan para peternak di Bali tidak memiliki tradisi berternak sapi secara liar.