BBM NAIK, Menko Luhut Minta Jangan Dipolitisasi, Simak Ulasan dan Alasannya

Namun, jika sudah terdapat keputusan, Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan sebagai penyalur akan diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga.

"Black and white bagaimananya kan belum jelas.

Kita kan hanya mendapatkan penugasan," kata Dia.

"Jadi sampai hari ini saya sebagai menteri BUMN belum mendapatkan keputusan seperti itu, saya tunggu saja," imbuhnya.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, rencana kenaikan harga Pertalite masih dalam pembahasan di internal pemerintah.

"Lagi dibahas ( kenaikan harga Pertalite), masih dikoordinasikan di Pak Airlangga (Menko Perekonomian)," ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman yang sama.

Ia mengatakan, keputusan kenaikan harga Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia berharap revisi perpres bisa rampung bulan ini.

"Kita harus ubah Perpres dulu, mudah-mudahan (bulan ini selesai) karena harus sosialisasikan dulu," kata Arifin.

BBM Jadi Beban APBN

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan BBM alias harga bahan bakar minyak subsidi, jenis Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini ( BBM subsidi).

Jadi Presiden Joko Widodo sudah mengindikasikan, tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Soal dampak kenaikan harga Pertalite atau BBM subsidi ke inflasi, Menko Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Menko Luhut mengatakan, kebijakan kenaikan BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

"Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun.

Kami berharap bisa tekan ke bawah, tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," jelasnya.

Siapkan Bansos

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika harga BBM subsidi mengalami kenaikan, pemerintah menyiapkan bantalan dalam bentuk bantuan sosial atau bansos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, desain bansos tidak berubah, seperti saat penyaluran di masa pandemi Covid-19.

Dia bilang, penyalurannya akan menggunakan platform yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Sosial.

"Bantalan sosial untuk tahun depan kita masih tetap, dan tidak dengan skema baru, tapi mengikuti desain bansos seperti PKH dan sembako, tetap kita funakan platformnya.

Mungkin jumlah bulannya atau jumlah manfaatnya bisa ditambahkan kalau dibutuhkan bantalan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Dia juga mengatakan, bansos akan memerhatikan penyaluran untuk segmen yang paling rentan.

"Tahun depan tidak dengan skema baru, atau seperti yang dilakukan Ibu Mensos, dengan memerhatikan segmen masyarakat yang paling rentan, seperti difabel dan masyarakat usia lanjut," ujarnya.

Gara-gara Perang Rusia vs Ukraina

Perang antara Rusia vs Ukraina berdampak pada melambungnya harga minyak dunia.

Harga minyak mentah dunia terus meroket, karena dampak perang Rusia vs Ukraina ini.

Dikutip dari Kompas.com, pada penutupan perdagangan Selasa (1/3/2022), harga minyak dunia melanjutkan penguatan di tengah rencana pertemuan OPEC+ dan Badan Energi Internasional (IEA).

Pertemuan tersebut membahas tekait keamanan energi global yang terpengaruh perang Rusia vs Ukraina.

Harga minyak dunia naik Melansir Bloomberg, Rabu (2/3/2022), harga minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak Mei 2022 ditutup naik 2,4 persen 3,06 persen menjadi di level 107,47 dollar AS per barrel.

Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,7 persen menjadi di level 106,23 dollar AS per barrel.

Situasi di pasar energi sangat serius, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina terjadi.

Hal itu lantaran pasokan minyak di seluruh dunia gagal mengimbangi pemulihan permintaan yang kuat ketika pandemi Covid-19 mereda.

Sementara konflik Rusia vs Ukraina berpotensi mengganggu ekspor minyak dari Rusia.

Seperti diketahui, Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia.

Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memproduksi sekitar 10 persen dari pasokan minyak global, atau sekitar 10,5 juta barel per hari.

Pemerintah waspadai kenaikan harga minyak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai tren harga minyak dunia yang terus meningkat akibat memanasnya konflik antara Rusia vs Ukraina.

Kenaikan tersebut turut berpengaruh pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang per 24 Februari 2022 sudah mencapai 95,45 dollar AS per barrel.

Padahal asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya sebesar 63 dollar AS per barrel.

"Sejak ICP naik di atas 63 dollar AS per barrel, kami terus monitor dan antisipasi dampaknya.

Tidak hanya harga minyak, tapi harga LPG seperti CP Aramco," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi dalam keterangannya dikutip Senin (26/2/2022).

ICP naik, subsidi BBM dan LPG ikut naik Kenaikan harga minyak pun turut mempengaruhi kondisi APBN.

Hal itu lantaran kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) meningkat sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN.

Agung menjelaskan, setiap kenaikan 1 dollar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Sebagaimana diketahui, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram dalam APBN 2022 sebesar Rp 77,5 triliun.

Subsidi tersebut dengan perhitungan asumsi ICP sebesar 63 dollar AS per barrel. "Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022.

Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," kata Agung. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul MENGAPA PERTALITE NAIK, Salah Satunya Disebabkan Perang Rusia VS Ukraina.