Penyuluh KB di Buleleng Dapat 22 Kendaraan Operasional, Khusus Petugas di Pinggiran Bali

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah pusat memberikan kendaraan operasional berupa motor untuk Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Buleleng, Selasa (6/9). Jumlahnya mencapai 22 unit.

Motor tersebut diharapkan dapat membantu penyuluh dalam menjalankan tugas di Buleleng, yang memiliki kondisi geografis nyegara gunung.

Kepala Dinas P2KBP3A I Nyoman Riang Pustaka mengatakan, 22 unit kendaraan ini diberikan khusus untuk penyuluh yang ada di pinggiran Buleleng, seperti Desa Sumberklampok, Pejarakan dan Bongancina.

Dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB dan Kesehatan Reproduksi.

Dengan adanya tambahan kendaraan ini, seluruh PLKB yang ada di Buleleng kini telah memiliki kendaraan operasional.

Dimana, jumlah PLKB yang ada di Buleleng sebanyak 134 orang. Sementara jumlah desa yang ada di Buleleng sebanyak 148.

Baca juga: Angkat Pelestarian Mangrove dalam Sidang G20, Kepercayaan Dunia Ada di Indonesia

Artinya, terdapat 14 penyuluh yang terpaksa bekerja di dua desa. Riang mengaku pihaknya tidak bisa menambah jumlah penyuluh, sebab berdasarkan SE Menpan RB, pengangkatan tenaga kontrak tidak boleh dilakukan per Mei 2022.

Sementara perekrutan melalui PPPK, hanya ada 14 orang yang lolos seleksi.

"Semua penyuluh kami sudah memiliki kendaraan operasional.

Tapi yang kondisinya masih bagus ada 10 unit saat pengadaan tahun lalu, dan 22 unit untuk tahun ini.

Sebelumnya, ada kendaraan yang kondisinya memang sudah tua namun masih bisa dioptimalkan," terangnya.

Saat kendaraan diserahkan, para penyuluh juga menadatangani surat perjanjian pinjam pakai kendaraan.

Baca juga: CFCD Dukung Pemerintah Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030

Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, kendaraan operasional ini nantinya dapat digunakan oleh penyuluh untuk menjemput akseptor KB yang kurang mampu.

Spesifikasi motor yang diberikan pun sudah sesuai dengan juknis dari pusat.

"Target dari akseptor ini yang kurang mampu, yang aksesbilitasnya kurang sehingga petugas ini akan mendorong implementasi KB dalam perencanaan keluarga" ucapnya.  (*)