Pemilu 2024

Belum Ada Surat Resmi Pemberhentian Bupati Klungkung Suwirta dari Gerindra, Baru: Saya Belum Jawab

Nyoman Suwirta belum keluar secara resmi dari Partai Gerindra, para Kader DPC Gerindra Klungkung menyampaikan kekecewaannya

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Pengurus DPC Partai Gerindra Klungkung saat ditemui di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Selasa 6 September 2022 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Klungkung'>Bupati  Klungkung, I Nyoman Suwirta, yang saat ini sebagai Kader PDIP ternyata belum keluar secara resmi dari Partai Gerindra.

Hal ini menyusul belum adanya surat pemberhentian dari DPP Gerindra, terhadap politisi asal Nusa Ceningan tersebut.

Para Kader DPC Gerindra Klungkung menyampaikan kekecewaannya kepada Suwirta, karena beberapa kali Klungkung'>Bupati  Klungkung dua periode itu menyebutkan alasan mundur dari Partai Gerindra karena alasan dikeluarkan dari grup WhatApps internal Partai Gerindra Klungkung.

Terhadap hal ini, Pengurus DPC Partai Gerindra Klungkung bereaksi dan menilai alasan itu mengada-ada.

Baca juga: Pilpres 2024: Ketimbang Sama PKS dan Demokrat, PKB Disarankan Sama Gerindra Saja

Bahkan mundurnya Suwirta, tidak sesuai mekanisme partai.

"Ia (Suwirta) kan penasehat partai, kenapa tidak datang sendiri ke Kantor DPC Gerindra. Surat mundurnya justru dibawa oknum guru PNS. Sampai saat ini saya belum pernah menjawab dan menandatangani surat (pemunduran Suwirta)," tegas Ketua DPC Gerindra Klungkung, I Wayan Baru, Senin 6 September 2022.

Menurutnya, DPC sama sekali tidak memiliki kewenangan menghentikan kader partai, karena yang memiliki kewenangan mundurnya kader yakni mahkamah kehormatan partai.

Sehingga sampai saat ini tidak ada surat resmi pemberhentian Suwirta sebagai kader dari DPP Gerindra.

"Karena yang punya kewenangan memutuskan mengeluarkan seseorang dari keanggotaan Gerindra adalah DPP melalui mahkamah kehormatan partai. Kalau pindah partai hal biasa dalam politik, tapi jangan sebut DPC mengeluarkannya. Kami merasa terusik," tegasnya.

"Semestinya ayok duduk bareng, bilang kalau sudah tidak nyaman disini ( Gerindra). Lalu bersurat ke mahkamah kehormatan partai. Karena yang punya kewenangan memutuskan mengeluarkan seseorang dari keanggotaan Gerindra adalah DPP melalui mahkamah kehormatan partai. DPC tidak ada kewenangan untuk itu," tegasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved