Berita Buleleng
Puluhan Ribu Peserta Mandiri Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Singaraja Defisit
Sebanyak 58.194 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Pintar (KIS) jalur mandiri di Singaraja menunggak iuran.
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
"Karena kami mengusung konsep dengan gotong-royong, semua tertolong. Jangan sampai bayar iuran saat butuh saja. Karena saat sedang sehat, iuran yang dibayarkan itu kami gunakan untuk membantu peserta sakit yang lain," terang Endang, ditemui Rabu (7/9) sore.
Tingginya jumlah tunggakan ini diakui Endang, menjadi salah satu faktor defisitnya BPJS Kesehatan Singaraja.
Terlihat sejak Januari hingga Agustus 2022 ini, BPJS Kesehatan Singaraja harus mengeluarkan dana untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta sebesar Rp297 Miliar lebih.
Sementara dana yang terkumpul dari pembayaran iuran peserta dengan total 784.852 jiwa, baru mencapai Rp114 Miliar.
Dana sebesar Rp297 Miliar itu sebagaian besar digunakan untuk membayar peserta yang membutuhkan pelayanan cuci darah, jantung, hipertensi hingga diabetes melitus.
Akibat mengalami defisit ini, Endang mengaku pihaknya harus melakukan subsidi silang dengan BPJS Kesehatan yang ada di daerah lain.
"Secara bisnis kami rugi. Namun kami tidak bisa bicara untung dan rugi, karena ini program pemerintah. Namun jangan sampai defisitnya semakin melebar. Kami mengandalkan pembayaran iuran dari peserta, karena dengan begitu semua bisa tertolong," katanya.
Untuk menekan defisit ini, BPJS Kesehatan, kini telah menyediakan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB).
Melalui program ini, peserta yang nunggak iuran lebih dari tiga bulan, dapat menyicil tunggakannya maksimal selama 1 tahun.
Jumlah cicilannya pun mengikuti kemampuan dari peserta itu sendiri. Namun meski ada peogram REHAB ini, kartu kepesertaan akan kembali aktif, apabila tunggakan lunas terbayar.
"Misalnya sempat nunggak beberapa bulan, kartunya di nonaktif. Sementara istri dalam beberapa bulan lagi akan melahirkan. Jadi tunggakannya bisa dicicil dan dilunasi sebelum istrinya melahirkan agar kartu bisa aktif kembali," tandasnya. (*)
Berita lainnya di Berita Buleleng