Berita Tabanan
Bansos DTU Kenaikan BBM, Tabanan Alokasikan 3,8 Miliar di Triwulan Ke 4
Menteri Keuangan mengeluarkan aturan Nomor 134/PMK.7/2022 untuk mengimbangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: I Putu Juniadhy Eka Putra
lihat foto
Kemudian, KPM terbayar ialah yang sudah menerima manfaat.
Dan yang ketiga gagal bayar dengan beberapa alasan yang sudah disebut sebelumnya di atas.
Untuk rincian KPM aktif dan terbayar di 10 Kecamatan Tabanan, adalah sebagai berikut. Untuk di Pupuan KPM aktif ada 1.937 dan terbayar sudah 1.812.
Total KPM Pupuan, adalah 3.749 terdiri dari yang aktif dan terbayar.
Di Kecamatan Kediri, ada 3.321 terbayar dan 83 KPM aktif.
Selanjutnya, di Kecamatan Baturiti 1.060 terbayar dan 1.922 aktif. Kecamatan Tabanan, ada 2.005 terbayarkan dan 154 aktif.
Di Kecamatan Marga, 303 terbayar dan 1.812 aktif.
Selemadeg 324 terbayar, 1.557 aktif. Selemadeg Timur ada 337 terbayar, dan 1.428 aktif. Kerambitan ada 939 terbayar dan 709 aktif. Penebel 1.213 terbayar dan 416 aktif. Selemadeg barat ada 201 terbayar dan 1.226 aktif.
Sebelumnya, Furkan menjelaskan, bahwa untuk Tabanan akan ada 22.760 KPM yang menjadi target distribusi BLT. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan tiga jenis. Pertama KPM mendatangi kantor pos, kedua melalui komunitas dan ketiga door to door.
Sedangkan untuk pembayaran senilai Rp 500 ribu. Rinciannya, Rp 300 ribu BLT BBM bulan September dan Oktober. Sisanya Rp 200 ribu, merupakan konversi BPNT sembako menjadi tunai atau cash uang.
“Untuk pembayaran komunitas kami datang langsung ke Balai Banjar atau Desa. Sedangkan mekanisme door to door, untuk menjangkau para jompo dan disabilitas,” katanya.
Furkan menjelaskan, pihaknya diberi waktu oleh Kemensos selama 14 hari ke depan. Sejatinya distribusi BLT dan BPNT itu sejak Senin, tapi mulai dilakukan pada Selasa 6 September 2022 kemarin.
Kantor Pos Tabanan, hanya mendistribusikan sesuai dengan data dari Kemensos. Diskusi dan koordinasi awal Kemensos dengan Dinsos Tabanan awal sekitar 19 ribu lebih KPM. Kemudian menyusul lagi sebanyak 3 ribu lebih. Sehingga total 22.760 KPM.
“Pada awal pembayaran ini kami menyalurkan atau membayar 22.760 itu. Kalau ada data tambahan maka akan dibayar lagi,” ungkapnya. (ang).
(*)
