Berita Tabanan

Bansos DTU Kenaikan BBM, Tabanan Alokasikan 3,8 Miliar di Triwulan Ke 4

Menteri Keuangan mengeluarkan aturan Nomor 134/PMK.7/2022 untuk mengimbangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tribun-Bali.com/I Made Ardhiangga Ismayana
Asisten II Pemkab Tabanan, I Wayan Kotio. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Menteri Keuangan mengeluarkan aturan Nomor 134/PMK.7/2022 untuk mengimbangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dua persen dari DTU (Dana Transfer Umum), akan dialokasikan untuk bantuan atau perlindungan sosial.

Hal itu ditekankan ke Pemda, untuk mengimbangi dampak kenaikan BBM. Dan dipastikan menjadi belanja wajib  DTU di triwulan terkahir tersebut.

Informasi yang dihimpun, belanja wajib perlindungan sosial tersebut antara lain pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan.

Kemudian penciptaan lapangan kerja, atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Wayan Kotio mengatakan, dari DTU ada kewajiban dua persen akan dialokasikan pada triwulan ke empat atau akhir tahun anggaran 2022 ini.

Dua persen dari DTU itu diperkirakan mencapai Rp 3,8 Miliar. Setara dengan nilai DAU yang didapat Tabanan.

Baca juga: TNI dan Polri Pantau Langsung Penyaluran BLT BBM dan BPNT

"Untuk mengimbangi itu Kementrian Pusat melalui DTU meminta dua persen dialokasikan. Perkiraan di Tabanan sekitar Rp 3,8 Miliar,” ucapnya Minggu 11 September 2022.

Menurut dia, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan masih mencari formula bantuan sosial ( bansos) itu. Pihaknya perlu merumuskan besaran yang akan didapat dan yang memang berhak menerima bantuan tersebut.

Rincian penggunaannya, Pemda seluruh Bali masih mencari formulanya. Dan nantinya memang bisa di Nelayan dan bantuan terkait transportasi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved