Buka Akses Jual-Beli Sapi, SE Nomor 6 Pengiriman Babi Tanpa Syarat Vaksinasi, PMK di Buleleng Nol

Menyikapi kondisi ini, Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali mengakui jika semua itu tidak bisa dilaksanakan denga baik.

Pasalnya ada hal teknis saat dilakukan pengiriman babi tersebut.

"Memang ada SE untuk pelonggaran penjualan ke luar daerah, namun jika vaksin bukan menjadi suatu acuan apa itu benar? Bagaimana dengan daerah penerima, apa mereka menerima tanpa mengetahui asal usul kesehatan hewannya," tegas Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa, Selasa.

Pihaknya mengatakan, tidak bisa sesederhana tersebut.

Bahkan jika vaksin sebagai persyaratan juga tidak menjadi masalah.

Pasalnya babi di Bali kini sudah dilakukan vaksinasi.

"Vaksin kan kita sudah diberikan sebanyak 800 ribu," tegasnya.

Diakui, pengiriman babi keluar daerah sudah diperbolehkan saat SE No 6 dikeluarkan.

Hanya saja ada beberapa persyaratan, salah satunya, harus dilakukan karantina 14, menerima vaksinasi minimal 1 dosis atau menunjukkan hasil uji laboratorium negatif PMK.

Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) dan surat riwayat kesehatan hewan, serta menerapkan tindakan pengamanan biosecurity.

"Karena dulu belum ada vaksin, jadi belum ada pengiriman keluar, termasuk pusat karantina juga tidak ada, sehingga peternak harus melakukan karantina mandiri," bebernya sembari mengatakan karantina ini bukan karena PMK, namun karena wabah ASF yang dulu.

Pihaknya mengakui persyarat ini diperketat karena wilayah penerima babi juga tidak mau terdampak PMK.

Sehingga pihaknya mengaku vaksinasi ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting.

"Sebenarnya jumlah babi yang siap dikirim itu banyak. Tapi karena persyaratan ini, pengiriman tertunda. Walaupun bisa dikirim, jika wilayah yang menerima meminta harus ada catatan kesehatan dan vaksin, kan sama dengan kita harus vaksin," ucapnya.

Dia mengakui jumlah babi di Bali saat ini berkisar 700 ribu lebih.