Berita Bali

PENGHINAAN PRESIDEN Sama Sekali Tidak Membatasi Kebebasan Berpendapat, Kok Bisa?

Pasal penghinaan presiden yang ada dalam Pasal 218 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Tribun Bali/ Ida Bagus Putu Mahendra
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022. Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP. Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber. Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H. Serta Y. Ambeg Paramarta. 

TRIBUN-BALI.COM, KUTA - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022.

Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP.

Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber.

Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H.

Serta Y. Ambeg Paramarta.

Baca juga: LUKAS ENEMBE Diminta Presiden Joko Widodo Segera Datang ke KPK!

Baca juga: RUMOR TERKINI: Presiden China Xi Jinping Ditahan, Dikudeta Militer Sendiri, 9 Ribu Penerbangan Batal

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022.

Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP.

Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber.

Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H.

Serta Y. Ambeg Paramarta.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022. Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP. Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber. Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H. Serta Y. Ambeg Paramarta. (Tribun Bali/ Ida Bagus Putu Mahendra)

Dialog publik tersebut, turut mengundang berbagai kalangan.

Baik dari pemerintah pusat, hingga tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Y. Ambeg Paramarta, selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan menuturkan, pasal penghinaan presiden yang ada dalam Pasal 218 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP).

Pada dasarnya sama sekali tidak membatasi, kebebasan berpendapat dan demokrasi.

“Pasal ini tidak membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat, karena Pasal 218 ayat (2) RUU KUHP secara tegas telah membedakan kritik dan penghinaan.

Dan menegaskan bahwa kritik dimaksudkan, untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana,” terang Ambeg Paramarta.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022.

Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP.

Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber.

Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H.

Serta Y. Ambeg Paramarta.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menggelar dialog publik di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali pada Selasa 27 September 2022. Dialog publik ini, digelar guna mendengar pendapat dari berbagai macam kalangan mengenai RUU KUHP. Acara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut, diisi oleh 3 narasumber. Diantaranya Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Kemudian Dr. Albert Aries, S.H., M.H. Serta Y. Ambeg Paramarta. (Tribun Bali/ Ida Bagus Putu Mahendra)

 

Pasal 218 yang berisi tentang pasal penyerangan harkat, dan martabat diri presiden atau wakil presiden tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Pasal 134 KUHP tentang penghinaan presiden yang telah dianulir Mahkamah Konstitusi.

Menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, pasal ini justru mengacu pada pertimbangan dan Putusan MK Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 mengenai Pasal 207 KUHP.

Yang menyatakan bahwa, dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat tetap bisa dituntut dengan pasal penghinaan terhadap penguasa umum tapi sebagai delik aduan.

“Pasal ini menutup kemungkinan dilaporkannya kasus penghinaan presiden/ wakil presiden oleh relawan atau simpatisan.

Sebab hanya presiden atau wakil presiden yang bisa mengajukan pengaduan menggunakan pasal tersebut,”pungkas Ambeg Paramarta.

Di akhir, acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan plakat kepada para narasumber. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved