Kasus Dugaan Gratifikasi

Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Novel Baswedan Partai Gerindra Hingga Mantan OPM Buka Suara

Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama salah satu gubernur Papua yakni Lukas Enembe mulai dilirik oleh beberapa tokoh nasional

Kompas.com
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Novel Baswedan Partai Gerindra Hingga Mantan OPM Buka Suara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama salah satu gubernur Papua yakni Lukas Enembe mulai dilirik oleh beberapa tokoh nasional.

Beberapa tokoh yang ikut memberikan suara sangat beragam mulai dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan hingga mantan petinggi OPM.

Selain beberapa tokoh nasional tersebut ada juga yang datang dari kalangan partai yang menginginkan keterangan yang lebih jelas soal kasus dugaan gratifikasi tersebut.

Dilansir dari Tribunnews, berikut ini 5 tokoh nasional yang angkat bicara soal kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Lukas Enembe.

Baca juga: Lukas Enembe Tersangka, Tokoh Muda Minta Audit Dana Otsus: Warga Tak Sejahtera karena Pejabat Papua

1. Novel Baswedan

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengatakan proses kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe harus dilakukan secara tuntas dan apa adanya.

"Ya memang idealnya penanganan perkara korupsi itu dilakukan dengan tuntas dan apa adanya," ujarnya di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa 27 September 2022 lalu.

Namun, pria yang kini menjabat sebagai ASN Polri itu enggan berbicara lebih jauh perihal kasus tersebut.

"Jadi saya mohon maaf tidak bisa komentari lebih jauh walaupun tentunya berpandangan bahwa penanganan perkara harus dilakukan apa adanya dan tuntas," lanjut dia.

2. KSP

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut, KPK sudah memiliki mekanisme dalam pemeriksaan tersangka, termasuk yang memiliki kepentingan medis.

Menurutnya, alasan kesehatan sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk merintangi penegakan hukum.

“Urusan teknis terkait kepentingan medis, KPK sudah memiliki mekanismenya tersendiri yang pada pelaksanaannya tidak mengurangi hak-hak tersangka."

"Sehingga urusan tersebut semestinya tidak secara sadar dan sengaja diperlakukan sebagai alasan yang dapat dipersepsikan merintangi upaya penegakan hukum,” ungkap Jaleswari.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Berbohong? Tokoh Muda Tolikara Bantah Klaim Miliki Tambang Emas

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved