Berita Bali

Sekda Bali Dewa Made Indra Tanggapi Kasus Pengiriman Babi Secara Ilegal Antar Pulau

Sekda Bali Dewa Made Indra tanggapi adanya pengiriman babi secara ilegal, GUPBI telah berkali-kali mengingatkan pemerintah

Tribun Bali/Putu Supartika
Ilustrasi Babi - Sekda Bali Dewa Made Indra Tanggapi Kasus Pengiriman Babi Secara Ilegal Antar Pulau 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra tanggapi adanya pengiriman babi secara ilegal keluar pulau Bali.

“Beberapa sudah ditemukan pengiriman secara ilegal. Hal tersebut karena ada larangan sementara babi mereka sudah waktunya dijual mereka juga terikat kontrak di luar karena kita mengambil kebijakan stop makanya dilakukan berbagai jalan, cara dan waktu untuk bisa melewatkan babinya,” kata Dewa pada Rabu 28 September 2022.

Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut pada pusat yakni Menkomarves, sehingga kini di Bali telah dibuka untuk pengiriman babi keluar pulau.

Namun untuk babi yang akan masuk belum diperbolehkan.

Baca juga: Data Populasi Hewan Tak Sesuai, Sekda Bali Akui Temuan Tim Satgas Nasional Penanganan PMK

Untuk saat ini sudah dibuka, Dewa mengatakan tidak ada yang illegal namun juga dengan pemeriksaan kesehatan biosekurity-nya.

“Saya tidak ingat kasusnya, tapi paling banyak ditemukan di Gilimanuk dan ada yang sudah dikembalikan ke asalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pengiriman lalu lintas hewan ternak khususnya babi telah dibuka oleh pemerintah.

Namun dibalik itu, diduga ada indikasi penyelundupan pengiriman babi ilegal keluar daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali, I Ketut Hary Suyasa, Selasa 27 September 2022.

“Saya minta kepada pemerintah itu diketatkan masalah penyelundupan itu masak wibawa pemerintah tercoreng oleh penyelundupan seperti itu. Ada indikasi kita lihat kalau disuruh membuktikan sulit kecuali harus terjun dan lihat langsung,” kata dia.

Hary mengatakan, terdapat laporan yakni indikasi adanya mal dokumen.

Contohnya para oknum ini mengeluarkan babi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di sekitaran Jembrana, di mana oknum ini akan menaiki kapal dan ada yang mengawal mereka dan mereka tidak membayar pajak.

“Itu yang harus ditekan, di sisi lain kita berupaya melawan PMK, di sisi lain ada yang memanfaatkan situasi ini dengan transportasinya. Mengapa penyelundupan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menurut saya penyebaran wabah PMK di Bali karena lalulintas kendaraan alat angkut,” tambahnya.

Menurutnya hal ini yang sering diabaikan, dan GUPBI sendiri telah berkali-kali mengingatkan pemerintah.

Hari menuturkan, babi yang mau datang ke Jakarta untuk disembelih diberikan perlakuan khusus, seperti cek darah dan sebagainya.

Sedangkan alat transportasi yang notabene selalu digunakan sama sekali tidak ada peraturan khusus.

Tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang alat transportasi untuk pencegahan PMK, seperti truk pengangkut babi yang masuk ke Bali harus dicuci terlebih dahulu di Gilimanuk.

“Dan mereka bayar jadi tidak gratis karena mereka pelaku usaha yang dapat profit. Paling tidak ada upaya memperkecil ruang gerak PMK. Sedangkan di masyarakat selalu mengadakan edukasi vaksinasi PMK pada peternak,” tutupnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved