UMP Bali

SPSI Bali Harap Pemda Perjuangkan UMP Bali Bisa Setara dengan Jawa Timur dan Jakarta

Setiap menjelang akhir tahun, pemerintah bersama stakeholder terkait merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP), SPSI Bali harap UMP Bali setara Jakarta

Istimewa
Ilustrasi - SPSI Bali Harap Pemda Perjuangkan UMP Bali Bisa Setara dengan Jawa Timur dan Jakarta 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setiap menjelang akhir tahun, pemerintah bersama stakeholder terkait akan merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk UMP maupun UMK tahun 2023 sudah dimulai dibahas di tingkat Kementerian Tenaga Kerja.

Di mana pada Kamis, 29 September 2022 digelar zoom dengan pusat terkait penentuan upah minimum ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali, I Wayan Madra.

Baca juga: SPSI Bali Terima UMP Bali Naik 0,98 Persen, Syaratnya Tak Ada PHK, yang Dirumahkan Dipekerjakan Lagi

“Untuk upah minimum saat ini pembahasannya baru di pusat saja, kalau di daerah belum. Sekarang saya mau ikut zoom,” kata Madra.

Madra mengatakan, terkait penentuan upah minimum biasanya disesuaikan dengan kebutuhan fisik.

Namun menurutnya untuk tahun ini agak sulit untuk menyesuaikan hal tersebut karena sudah ada rumus yang diberlakukan secara nasional.

Penggunaan rumus ini berlaku sejak diberlakukannya Omnibus Law.

Baca juga: Bupati Tabanan Hadiri Penyampaian Pidato 4 Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali

“Jadi tidak bisa seperti dulu kami tidak bisa bergerak. Kalau dulu hitungannya kan berapa kebutuhan fisik, makan, minum, minyak, itu yang menjadi pertimbangan juga,” katanya.

Meskipun demikian, Madra berharap agar pemerintah daerah memperjuangkan upah minimum untuk Bali.

Dimana ia berharap agar UMP untuk Bali bisa setara dengan Jawa Timur maupun Jakarta.

Hal ini dikarenakan Bali sangat terkenal dengan industri pariwisata, sehingga pekerja di bidang pariwisata juga bisa menikmati hasil dari pariwisata itu sendiri.

“Kami selalu sampaikan ini ke Gubernur sejak dulu. Kalau pariwisata bagus, upah juga harus bagus, dan yang di bawah harus bisa menikmati hasil pariwisata. Bahkan untuk Sumatera Utara saja bisa lebih tinggi dari Bali,” katanya.

Menurut Madra, paling tidak untuk UMP di Bali bisa di atas Rp3,5 juta.

Baca juga: SPSI Beri Dua Catatan Krusial, Berharap Kebaikan Gubernur Bali Naikkan UMP

Selanjutnya untuk UMK di masing-masing kabupaten/kota di Bali menyesuaikan dengan UMP tersebut.

Madra pun berharap agar Bali tetap menjadi perhatian karena selalu dielu-elukan sebagai daerah pariwisata.

“Jangan sampai investasi dari luar dan mereka menikmati, sedangkan kita sebagai masyarakat Bali tidak menikmati. Harus ada kebijakan dari pemerintah daerah memperjuangkan pekerja. Jangan hanya memperhatikan investasi saja, tapi tidak memberi nilai tambah pada pekerja,” katanya.

Ia menambahkan pembahasan untuk UMP maupun UMK 2023 di Bali akan dimulai pada bulan Oktober 2022. (*)

Berita lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved