Wawancara Tokoh

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, 57 Persen Tolak Pasangan Prabowo-Jokowi

Jelang Pemilu 2024, wawancara eksklusif Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dengan Tribunnews

Screenshot dari youtube Tribunnews
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, 57 Persen Tolak Pasangan Prabowo-Jokowi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya menegaskan pengusungan Joko Widodo sebagai calon Wakil Presiden hanya akan menjadi angan.

Alasannya, karena elektabilitas Jokowi yang sudah kalah dari pesaingnya yang masih fresh yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Toto tersebut, di kantor Tribun Network, Jakarta, Senin 26 September 2022:

Mas Toto bisa elaborasi bahwa ide pasangan Prabowo dan Jokowi agar tidak terjadi polarisasi seperti pilpres 2019?

Yang jelas ini situasi apa yang kita sebut open election 2024.

Open election adalah ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Artinya situasi lebih tidak bisa diperkirakan.

Ketika incumbent masih bisa maju kembali dulu 2009 Pak SBY, 2019 Pak Jokowi, biasanya orang akan cenderung berhati-hati untuk memunculkan ide pasangan karena biasanya incumbent akan kuat sekali.

Itu karena dia bekerja "lima tahun kampanye gratisan" kira-kira begitu.

Nah ini sudah mulai terlihat aura open election. Jauh-jauh hari bahkan dari tahun lalu masih tiga tahun menjelang pemilu adanya pasang billboard dll.

Tapi dibanding 2009 jauh lebih complex karena saat ini muncul ide tiga periode, muncul isu perpanjangan periode karena situasi Covid-19, muncul isu yang terbaru kalau Pak Jokowi jadi Wakil Presiden pasangan salah satu calon yang lain.

Kenapa ini terjadi karena memang tidak ada leterlek aturan turunan dari Pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan lebih lanjut apakah boleh atau tidak Presiden dua periode kemudian maju sebagai Wakil Presiden.

Kalau pun dicoba apakah setuju atau tidak, seharusnya Pak Jokowi menolak.

Karena ketika Pak Jokowi mendapatkan tawaran yang menguntungkan ketika berbicara tiga periode dan perpanjangan periode sudah ada kalimat eksplisit yang terekam di jejak digital bahwa Pak Jokowi menolak.

Kedua secara empiris kalau kita tafsirkan misalnya Dasco (Ketua Harian dari Gerindra) cenderung juga menolak karena spanduk-spanduk di daerah Prabowo-Jokowi sebagai bentuk black campaign.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved