Soal Verifikasi Data Kemiskinan, Pendamping PKH Buleleng Diminta Ikut Lakukan Verifikasi

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Seluruh Perbekel di Buleleng diminta untuk melakukan verifikasi data kemiskinan, dengan turun langsung ke lapangan.

Hal ini dilakukan agar program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin tepat sasaran. 

Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat peresmian aplikasi Pusat Kesejahteraan Sosial Gesit Cepat Tanggap (Puskesos GCT) milik Dinas Sosial Buleleng, Rabu (16/11).

Baca juga: Fraksi DPRD Buleleng Sepakat Dua Ranperda Disahkan Menjadi Perda

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM Bali ini menyebut, verifikasi data kemiskinan memang sudah rutin dilakukan oleh masing-masing Perbekel setiap tahun. Namun masih ada beberapa Perbekel yang dinilai kurang berkomitmen. 

Hal ini kata Lihadnyana terjadi karena Perbekel merupakan pejabat politik. Sehingga kerap membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

"Verifikasi data memang tidak semudah yang diucapkan. Memang sudah rutin dilakukan, namun komitmen saja yang kurang. Perbekel itu pejabat politik. Contoh kalau namanya (masyarakat penerima bantuan,red) saya coret, nanti saya tidak dipilih lagi," kata Lihadnyana. 

Baca juga: Pemkab Buleleng Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Ada Kuota 403 Formasi

Untuk itu, Lihadnyana meminta kepada Pendamping PKH yang ada di desa ikut melakukan verifikasi data kemiskinan di daerah masing-masing.

Sehingga data kemiskinan yang diinput oleh Perbekel ke Dinas Sosial Buleleng, rill atau sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Pendamping PKH itu harus dekat dengan desa, harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Harus verifikasi ke lapangan agar betul-betul rill. Tidak boleh ada kepentingan politik," katanya. 

Sementara Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman menyebut, pihaknya telah meminta seluruh Perbekel untuk membuat fakta integritas terkait data kemiskinan yang diinput dalam DTKS.

Namun hingga saat ini dari 148 desa yang ada di Buleleng, baru 50 persen Perbekel yang telah membuat fakta integritas tersebut. 

Fakta integritas itu dijelaskan Kariaman digunakan sebagai pedoman pihaknya dalam melakukan monitoring pemutakhiran data kemiskinan di Buleleng.

Pihaknya pun mengimbau kepada perbekel lain agar segera membuat fakta integritas tersebut, untuk mewujudkan Buleleng memiliki one gate data.

"Perbekel wajib buat pemutakhiran data sesuai kenyataan di lapangan. Jika dari hasil monev masih ditemukan ada warga mampu atau yang sudah meninggal tetap input sebagai warga miskin, berarti verifikasi dan validasi tidak jalan. Kami akan berikan edukasi," terangnya. 

Sementara terkait aplikasi Peksos GCT, Kariaman menjelaskan aplikasi itu dibuat oleh pihaknya untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek program-program bantuan sosial apa saja yang didapatkan dari pemerintah.

Selain itu juga untuk memudahkan Perbekel dalam mengajukan bantuan sosial seperti KIS PBI. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng