Era Teknologi Canggih Jadi Beban Berat, 51 PKD Jembrana Dilantik dan Diambil Sumpah

NEGARA, TRIBUN BALI - Sebanyak 51 orang Panitia pengawas pemilu Kelurahan/Desa (PKD) se-Jembrana akhirnya dilantik, Senin 6 Pebruari 2023. Mereka yang dilantik ini ditekankan untuk menjaga netralitas untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis. Tentunya, era teknologi informasi yang canggih ini, tugas dari PKD semakin berat karena potensi pelanggaran lebih tinggi. Pengawas Desa/Kelurahan diharapkan bisa lebih cepat melakukan pencegahan.

Menurut Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan, mereka para PKD ini menjadi ujung tombak peengawasan di setiap desa/kelurahan pada Pemilu 2024 mendatang. Selain menekankan menjaga netralitas, PKD saat ini juga memiliki beban lebih tinggi di tengah era teknologi informasi yang serba cepat. Terutama pada dunia maya seperti sosial media yang harus diantisipasi karena bisa meninbulkan tensi politik memanas. 

"Penanganannya juga disesuaikan dengan zaman saat ini. Pola pengawasan intinya harus lebih ke pencegahan terhadap potensi pelanggaran," kata Pande Ary Mulyawan. 

Dia melanjutkan, profesionalitas dan integritas para pengawas sangat diperlukan. Sebab, keberhasilan pengawas dilihat dari minimnya potensi pelanggaran. 

"Jadi prestasi kita bukan seberapa banyak yang ditindak, tapi seberapa banyak pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran," tegas Pande. 

Sementara itu, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan, para pengawas pemilu harus mengedepankan netralitas untuk menjaga pemilu berjalan secara demokratis. Dia juga menekankan agar jangan sampai Bawaslu beserta jajaran mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu, begitu juga sebaliknya. 

"Kami harap para pengawas ini menjaga integritas dan profesionalitasnya di lapangan nanti. Jangan sampai ada penekanan dari pihak tertentu kepada Bawaslu, begitu juga sebaliknya. Kemudian jangan ada like and dislike kepada seorang calon tertentu," tegasnya. 

Politikus asal Desa Kaliakah ini juga menegaskan agar para ASN di Jembrana tidak mengambil jalur cepat alias berpolitik praktis. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya dengan acuan mengikuti aturan ASN terkait Pemilu.

Kemudian, kata dia, pihaknya juga bakal mengatur estetika untuk pemasangan baliho-baliho di setiap wilayah. Mislanya, baliho-baliho paling besar 2x3 meter di setiap desa/kelurahan. Dia juha berharap pemilu 2024 berjalan baik, damai dan masyarakat bisa menentukan calon pemimpin yang dicintai rajyat dan membawa program untuk Jembrana lebih baik.

"Kita juga akan tentukan titik pemasangannya terutama di tempat strategis. Mungkin nanti dua titik atau berapa agar tetap menjaga estetika," ungkapnya.(*)