UID Bali Campus Gelar Diskusi White Paper NCCC Untuk Pembangunan Yang Berkeadilan

Irfan Darliazi Jananto, Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas sepakat dengan pentingnya unsur community dalam melindungi alam. 

“Pengembangan social capital adalah penentu dalam melindungi dan membuat ekosistem kita berkelanjutan. White Paper ini mengingatkan kita semua bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, komunitas, dan karbon tidak boleh menyeleweng dari hukum dan tradisi lokal yang kerap dianut selama beratus-ratus tahun demi melindungi alam di sekitar para penduduk,” ungkap Irfan.

Sementara itu, Andhyta Firselly Utami, Ekonom Lingkungan Hidup dan Co-Founder Think Policy, yang juga hadir sebagai panelis pada diskusi tersebut berpendapat bahwa untuk mendorong NCCC diperlukan perubahan paradigma pembangunan, dimana perlu adanya perubahan paradigma sosial yang saat ini masih sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi. 

“Banyak orang terpaku dengan angka Produksi Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi jangan sampai menjadi indikator tunggal yang melupakan dampak negatif dari industrialisasi yang tidak terkontrol,” jelasnya.

Lebih lanjut Andhyta menjelaskan kombinasi yang dibutuhkan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi serendah mungkin. 

“Sudah sepantasnya kecepatan pertumbuhan ekonomi tidak melampaui ketersediaan sumber daya alam bumi kita. Memang, biasanya diperlukan momentum khusus buat sebuah perubahan paradigma atau konsep baru untuk bisa diadopsi masyarakat luas, seperti yang terjadi saat peristiwa Great Depression di Amerika Serikat pada 1929 yang berakhir dengan perkenalan konsep GDP oleh ekonom Simon Kuznets,” tambahnya.

Deputi Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran, Ahmad Komarulzaman, berpendapat bahwa peran pemimpin sangat penting untuk mendorong sebuah konsep pembangunan. 

Momentum paska pandemi dapat dijadikan sebagai saat yang tepat untuk melakukan sosialisasi NCCC.

“Saat ini momentum post COVID sedang menahan pembangunan dalam waktu yang cukup lama dan semua orang punya kesempatan untuk berpikir ulang untuk konsep pembangunan, hal lainnya SDGs ini mau selesai dan sekarang sudah ada diskusi post 2030. Ketika pembicaraan SDGs ini selesai, NCCC bisa punya panggung sendiri,” tuturnya.

Menutup diskusi, Prof. Jatna Supriatna, Chairman of Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia menekankan kembali bahwa arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

“Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja. Yang paling bisa memulai perubahan positif adalah masyarakat lokal yang selalu berada di lapangan,” papar Prof. Jatna.

Selain itu, Prof. Jatna menambahkan oleh karena budaya di suatu daerah di Indonesia bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya, seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut.(*)