Berita Bali
Diseminasi Hasil Survei Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali, Tiga Kabupaten Ini Masih Rendah
Diseminasi Hasil Survei Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali, Tiga Kabupaten Ini Masih Rendah Vaksinasinya
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Kesehatan bersama Universitas Udayana menggelar kegiatan penyampaian Diseminasi Hasil Survei Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali, di Mercure Hotel Legian pada Senin 13 Maret 2023.
Kegiatan diseminasi pada tahun 2022 ini mendapat dukungan dari WHO.
Dimana memiliki tujuan mensosialisasikan hasil survei cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali kepada pemangku kebijakan di tingkat nasional dan provinsi, termasuk pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan dan strategis selanjutnya dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 khususnya di Provinsi Bali.
Selain itu tujuan selanjutnya adalah menyebarluaskan program vaksinasi COVID-19 pada daerah lokus provinsi pariwisata lainnya.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine MKM,. mengatakan secara umum bahwa cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali sudah cukup baik.
"Kalau kami menargetkan minimal 70 persen sudah mendapatkan dosis primer ini semua Kabupaten/Kota di Bali sudah bisa mencapainya. Tinggal masih ada lansia yang masih dibawah tapi itu nanti teman-teman akan mengejar hal ini," kata dr Yosephine.
Staf Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dr. Putu Cintya Denny Yuliyatni, MPH,. menyampaikan bahwa hasil secara umum cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali sudah cukup bagus untuk vaksinasi lengkapnya mencapai 86 persen sudah melebihi target nasional dan juga WHO.
Cakupan vaksinasi COVID-19 secara umum tinggi di Provinsi Bali, cakupan vaksinasi COVID-19 ditemukan kurang memadai di beberapa kabupaten diantaranya pada lansia dan berpendidikan rendah, strategi menjangkau lansia belum efektif terutama di daerah terpencil, serta beberapa faktor positif dan negatif berkontribusi pada tingginya vaksinasi COVID-19.
"Rekomendasi dari Diseminasi Hasil Survei ini adalah mempertahankan komunikasi yang efektif dan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk meningkatkan cakupan vaksinasinya," imbuh dr. Cintya.
Ia menambahkan dari hasil survei lansia di Provinsi Bali banyak yang belum melakukan vaksinasi capaiannya cukup besar yang sudah tervaksin tapi angka ini perlu ditingkatkan lagi.
Alasannya sebagian besar adalah adanya komorbit dan fasilitas layanan vaksinasi ada hambatan atau kesulitan.
"Dari sisi persepsi banyak yang menganggap bahwa faktor efek samping mempengaruhi sekali untuk mereka belum untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kalau dilihat dari hasil survei 70 persen alasan terbesar adalah adanya komorbit artinya mereka belum bisa divaksin karena memiliki komorbit, walaupun dari komorbit itu harusnya bisa tetapi karena terkontra hipertensi atau kencing manisnya tetapi belum terkontrol sehingga belum bisa untuk mendapatkan vaksin," jelas dr. Cintya.
Terdapat tiga Kabupaten di Bali yang cakupan vaksinasinya masih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Bali yakni Karangasem, Buleleng dan Gianyar.
Dimana tiga daerah tersebut sangat rendah karena kalau dilihat dari sisi capaian mereka sudah mendapatkan vaksin tapi mungkin melakukan vaksinasinya di Denpasar, atau Badung tetapi tidak melaporkannya di daerah asal bahwa mereka telah vaksin di tempat domisilinya.
Kegiatan Diseminasi Hasil Survei Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali diikuti 54 peserta perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenparekraf, BPTK dan BPJS, lintas sektor dan program di lingkungan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, KKP Kelas I Denpasar, serta lintas sektor pendukung pelaksana vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali beserta jajarannya.
Hadir juga perwakilan dari provinsi lainnya yang juga merupakan lokus pariwisata yaitu Provinsi NTT dan Sulawesi Utara.(*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.