Sebaran Hoax di Medsos Jelang Pemilu Berpotensi Tinggi, Dikominfo Jembrana Gandeng Kepolisian

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA -- Dinas Kominfo bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi timbulnya hoax atau informasi bohong yang berpotensi tinggi terjadi menjelang tahun politik 2024 mendatang.

Sebab, hoax berpotensi besar muncul di berbagai media sosial dengan mengangkat banyak isu dan berpotensi menyebabkan konflik antar masyarakat serta berdampak terhadap kondusifitas wilayah.

Kadis Kominfo Jembrana, I Ketut Eko Susilo Artha Permana mengatakan, perkembangan teknologi dalam hal ini media sosial (medsos) yang sangat pesat saat ini membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Baca juga: 11.957 Siswa SMP di Denpasar Akan Ikut Ujian Sekolah, Soal Dibuat Sekolah Masing-masing

Bahkan, beberapa tahun belakangan ini, media sosial (medsos) juga kerap digunakan sebagai alat untun menyebarkan hoax atau kabar bohong/tidak benar. 

"Kita di pemerintah tentunya berupaya agar hal itu tidak terjadi dengan melakukan antisipasi dan pencegahan. Minimal kita melakukan upaya meminimalisir penyebaran hoax di medsos," kata Eko Susilo saat dikonfirmasi belum lama ini.

Menurut Eko, penyebaran informasi tidak benar alias hoax tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pengaruh fenomena dan dinamika politik yang sedang terjadi. Sehingga perkembangan isu terkait pemerintah pasti terjadi.

Karena dari ratusan program pemerintah yang digarap, pasti saja ada masyarakat yang tidak puas sehingga digarap isu yang menyoroti pemerintah. 

Namun demikian, jika informasi yang bersifat kritikan tentunya sangay diperlukan pemerintah karena tugasnya melayani masyarakat. Pemerintah tentunya berupaya maksimal agar seluruh mayarakat terlayani dengan baik.

"Kita melayani seluruh lapisan masyarakat. Isu yang tidak benar juga kerap dilontarkan karena dari semua progran pemerintah, pasti saja ada yang tidak puas karena mereka belum menerima informasi secara utuh," jelasnya. 

Kemudian ketika disinggung mengenai potensi sebaran berita tidak benar (Hoax) menjelang tahun politik atau Pemilu 2024 mendatang, pria yang juga sebagai Plt Kaban Kesbangpol Jembrana ini menyatakan bahwa timbulnya banyak isu saat tahun politik menjadi tantangan tersendiri.

Tentunya untuk pengawasan mereka tidak sendiri, menggandeng yang membidangi siber pihak kepolisian untuk mencegah penyebaran hoax yang bisa menganggu kondusifitas wilayah.

"Kami harapkan untuk urusan kepentingan politik agar tidak menggunakan cara yang tidak baik seperti kampanye hitam serta menyebar hoax yang berpotensi memecah belah masyarakat," ungkapnya. 

Kritikan dan Saran Masyarakat Sangat Diperlukan Pemerintah

Kepala Diskominfo Jembrana, I Ketut Eko Susilo Artha Permana mengakui fenomena dan dinamika politik di suatu wilayah tentunya mempengaruhi perkembangan hoax dan isu terkait pemerintah. Dari semua program pemerintah yang dilaksanakan, pasti saja ada yang merasa kurang puas bahkan kecewa. 

Sehingga, kritikan dan saran masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial sangat dibutuhkan. Sehingga pemerintah sebagai pelayan mayarakat akan berupaya maksimal melakukan introspeksi serta berupaya maksimal memperbaiki pelayanan agar seluruh mayarakat terlayani dengan baik.

"Kritikan dan saran dari masyarakat sangat kita perlukan untuk kemajuan bersama. Khusus di pemerintah agar bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat," tegasnya. 

Disinggung mengenai upaya peningkatan SDM di linglungan Diskominfo sendiri, Eko Susilo mengakui pihaknya telah melakukam berbagai upaya peningkatan kemampuan SDM. Termausk juga nanti lebih mengoptimalkan pengamanan siber di pemerintah. 

"Yang paling penting adalah mencegah tersebarnya informasi tidak benar di medsos dan memberikan edukasi ke masyarakat agar lebih memilah informasi yang beredar di medsos," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Berita Jembrana