Luhut Tak Rekomendasikan Pembangunan Terminal LNG, WALHI-KEKAL-FRONTIER : Sesuai Harapan Kami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan tak merekomendasikan pembangunan terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Bali.

Hal tersebut dituangkannya melalui surat yang dikirimkan Menko Marves, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 16 Maret 2023 lalu.

Langkah Luhut Binsar Pandjaitan sontak menimbulkan berbagai reaksi termasuk dari sejumlah NGO (Non-Governmental Organization) lingkungan.

Seperti misalnya WALHI Bali (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkunhan Hidup) Bali, hingga FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat) Bali.

Sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali pada Rabu 29 Maret 2023, WALHI Bali, KEKAL Bali, dan FRONTIER Bali mengapresiasi keputusan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Mengurai Masalah Tanah Bali dengan Film Pendek Kampanye Lestari dalam Tradisi

Baca juga: Lidartawan Dorong Pemkab Bangli Mekarkan Kecamatan Kintamani

Ketua KEKAL Bali, I Wayan Adi Sumiarta, mengatakan surat Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersebut telah sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh WALHI Bali, KEKAL Bali, dan Frontier Bali.

“Atas hal tersebut, KEKAL Bali, Frontier Bali dan WALHI Bali menerangkan bahwa surat tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh KEKAL, FRONTIER an WALHI selama ini,” ungkap Adi Sumiarta sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali pada Rabu 29 Maret 2023.

Dikatakan, surat Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu merupakan surat balasan.

Pasalnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat mengirim surat kepada Menko Marves tertanggal 30 September 2022 soal laporan status tindak lanjut proses persetujuan lingkungan terminal LNG di Bali.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari WALHI Bali, surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor S.271/MENLHK/BSI/REN.3/9.2022 itu pada pokoknya mengatakan, telah diadakan proses pembahasan kerangka acuan ANDAL (KA-ANDAL) proyek pembangunan terminal LNG pada tanggal 26 April 2022, dan dari aspek lingkungan, proyek tersebut tidak terdapat issue yang menjadi kendala proses penilaian AMDAL.

Mengetahui telah dilakukan pembahasan kerangka acuan, Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Krisna Dinata alias Bokis mengaku terkejut.

Pasalnya, proses penyusunan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) disebut tak melibatkan organisasi lingkungan hidup seperti WALHI Bali, KEKAL Bali, dan Frontier Bali.

Padahal, setiap pembahasan AMDAL proyek di Bali, WALHI disebut selalu dilibatkan.

“ini sungguh aneh, ada apa sebenarnya ini ?” pungkas Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Krisna Dinata alias Bokis.

Selain penolakan dari NGO, pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove juga sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat di Desa Adat Intaran, Denpasar.

Namun, ketika dihubungi Tribun Bali pada Rabu 29 Maret 2023, Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana enggan berkomentar terkait keputusan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG tersebut.

Alit Kencana menyerahkan kelanjutan pembangunan terminal LNG kepada pemerintah.

Sementara itu, Esa Wira Aditya selaku Ketua Sabha Yowana Intaran juga belum dapat memberikan tanggapan soal putusan tersebut.

Esa mengaku, pihaknya akan menggelar rapat dengan para yowana atau pemuda di Desa Adat Intaran guna menentukan langkah selanjutnya.