Berita Badung
Dewan Badung Dukung Upaya Pemerintah Menertibkan Pengguna ABT
Pasalnya dari data Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Setda Badung terdapat 1.646 perusahaan yang memanfaatkan ABT namun tidak memiliki izin.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
lihat foto
Pixabay
Ilustrasi air -Pemerintah Kabupaten Badung, diminta untuk mempertegas penertiban penggunaan Air Bawah Tanah (ABT), untuk perusahaan di Gumi Keris.
Pasalnya dari data Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Setda Badung terdapat 1.646 perusahaan yang memanfaatkan ABT namun tidak memiliki izin.
Hal itu pun ditegaskan anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha, saat dikonfirmasi Minggu 2 April 2023.
Pihaknya pun mengaku sangat mendorong pemerintah agar para pengusaha mengurus izin.
Sementara diberitakan sebelumnya, Pemerintah Badung melalui bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Badung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu.
Dalam FGD tersebut, terungkap ribuan perusahaan yang memanfaatkan Air Bawah Tanah (ABT) tidak memiliki izin sesuai hasil monitoring yang dilakukan.
"Hasil monitoring kita tahun 2022 banyak perusahaan yang memanfaatkan ABT," kata Kabag SDA Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Made Adi Adnyana dalam FGD tersebut.
Dirinya juga menyebutkan ada 1.646 perusahaan yang memanfaatkan ABT namun tidak memiliki izin. Diduga hal ini terjadi karena minimnya informasi terkait pengurusan izin tersebut. (*)
Berita Terkait
Berita Terkait: #Berita Badung
| Upaya Pemkab Badung Usir Hama Secara Niskala, Ngaben Bikul Kembali Dirancang |
|
|---|
| NGABEN Bikul Kembali Dirancang, Upaya Pemkab Badung Usir Hama Secara Niskala, Terakhir Pada 2020 |
|
|---|
| Hama Tikus Merajalela di Badung, Pemkab Kembali Rancang Ngaben Bikul, Usir Hama Secara Niskala |
|
|---|
| 2 Orang Jadi Korban Jambret di Kawasan Hotel Nusa Dua Bali, Pelaku Sempat Berupaya Mengelabuhi |
|
|---|
| SERIUS Kembangkan Bawang Merah, Badung Siapkan 12 Hektar Lahan, Didanani Pakai APBD 2025 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.